Sekretaris Komisi II DPRD Lampung ikut rakor pengendalian kebakaran

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi (Rakor) pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2023, di Mahan Agung, Jumat, (28/7/23).

Anggota DPRD Komisi II Provinsi Lampung Komisi Lesty Putri Utami mengatakan  rakor tersebut adalah supervisi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia mengenai Peraturan Presiden, tentang Mitigasi Kebakaran Hutan.

"Nah kebetulan lampung ini dari data yang terbaru kita 2022-2023 kita mengalami kebakaran hutan yang lumayan cukup naik dari data yang ada. Terkait dengan hal tersebut dilakukan rapat agar penanganan kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah dan diantisipasi pada tahun 2023 ini " kata Lesty, di Bandarlampung, Sabtu (29/7/23)

Menurutnya, rapat koordinasi adalah penguatan di mana pelaksana teknis adalah 15 kabupaten kota se- Lampung. Dimana yang paling banyak terjadi kebakaran hutan itu di Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Selatan.

Lesty menjelaskan, kalau Lampung Timur justru di tempat konservasi hutan yaitu Way Kambas. Itu yang sangat amat disayangkan dan teman teman dari satuan tugas yaitu TNI AD,  TNI AL, Polhut,  Basarnas, BPBD dan lainnya, semuanya di arahkan untuk ber koordinasi mengenai hotspot-hotspot di mana spot-spot yang memang pusat kebakaran hutan ini memiliki efek domino yang agak lumayan seperti itu.

"Jadi kita semua berkoordinasi untuk mengantisipasi hal tersebut. Jangan sampai cuaca ekstrem ini, bisa mengakibatkan hal negatif di Provinsi Lampung," ungkapnya.

"Bahwa di komisi dua sudah pernah ada info dari dinas kehutanan, bahwa sudah ada satuan tugas penanganan dari provinsi Lampung. Namun belum di revisi lagi kebetulan hari Rabu kemarin, mereka menghadap Pak Gubernur selaku ketua langsung satuan tugas. Maka direvisi salah satunya adalah dewan menjadi apa namanya menjadi dewan pengarah untuk mitigasi kebakaran hutan ini," tegas Lesty.

Politisi dari partai PDI-Perjuangan itu menjelaskan, bahwa supervisi juga dari KLHK tersebut bahwa dimungkinkan karena ada info dari BMKG bahwa di bulan Agustus sampai Oktober 2023, akan mengalami El Nino. Dimana setelah tiga tahun mengalami kemarau basah, dan tahun ini akan terjadi kemarau panjang atau apa El Nino.

"Elnino dimana kemarau kering yang lumayan berkepanjangan, jadi di perintahkan oleh peraturan presiden. Jangan sampai hutan-hutan yang ada di l provinsi Lampung sebagian Lampung Bengkulu dan Riau itu termasuk ke dalam jangkauan kebakaran hutan atau El Nino tersebut," tegasnya.

Ia berharap, artinya karena ini memang sudah arahan dari presiden langsung bapak Jokowi, pastinya pemerintah daerah selaku ketua Satgas itu gubernur dan dewan pengarah.

"Itu beberapa anggota dewan di dalamnya pastinya kita siap lah saling berkoordinasi apalagi agar supaya mitigasi dan penanganan daripada kebakaran hutan di provinsi Lampung ini bisa dapat dicegah," paparnya