Bandarlampung (ANTARA) - Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Sumatera Bagian Selatan (HMI Badko Sumbagsel) mengharapkan adanya perbaikan jalan Bandar Jaya-Mandala di Lampung Tengah yang sangat dibutuhkan untuk memperlancar konektivitas warga.
Sekretaris Umum HMI Badko Sumbagsel Ramanda Ansori dalam keterangan tertulis diterima di Bandarlampung, Sabtu, meminta adanya perhatian dari Pemerintah Provinsi untuk perbaikan jalan tersebut, apalagi pemerintah pusat sudah memberikan dana Inpres pada 2024 sebesar Rp500 miliar untuk perbaikan jalan di Lampung.
"Pemerintah Pusat menggelontorkan dana Inpres tahun 2024 sebesar Rp500 miliar untuk Provinsi Lampung. Dana tersebut diperuntukkan untuk memperbaiki beberapa ruas jalan Provinsi termasuk ruas jalan Bandar Jaya-Mandala yang telah diajukan ke pusat beberapa waktu lalu," ujarnya.
Ia pun mengakui dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi sudah melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi ruas jalan Bandar Jaya-Mandala, mengingat perbaikan jalan yang terletak di Lampung Tengah tersebut sempat menjadi prioritas.
Namun, hingga saat ini belum ada pembenahan maupun perbaikan terhadap jalan rusak yang selama ini merupakan salah satu jalur penghubung lintas tengah dan timur Sumatera.
Oleh karena itu, ia mengharapkan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung tidak menggeser dana perbaikan jalan itu ke jalan lain yang berada di luar perencanaan dan tidak sesuai dengan pengajuan awal.
Sebelumnya, sempat beredar kabar adanya pergeseran dana Inpres 2024 untuk pembenahan ruas jalan Bandar Jaya-Mandala ke Kabupaten Tanggamus. Padahal perbaikan ruas jalan tersebut telah diagendakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak 2020.
"Jadi tidak ada alasan pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini dinas BMBK Provinsi menggeser-geser di luar perencanaan dan pengajuan yang telah diajukan ke pusat," kata Ramanda.
Ia pun memastikan perbaikan jalan Bandar Jaya-Mandala yang tertunda akan menghambat pembangunan sektor transportasi di Lampung Tengah yang dapat berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan warga.
