Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keseriusannya membangun Pulau Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia.
Pelbagai rencana pembangunan infrastruktur mulai dari pembangunan jalan, peningkatan pelabuhan dan bandar udara serta pembangunan sumber daya manusia (SDM) telah dituang keatas kertas dan akan dikebut pengerjaannya di tahun 2021 ini.
Beberapa kementerian pun menempatkan kegiatan pembangunan infrastruktur di Pulau Enggano ke dalam proyek prioritas strategis atau major project dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Pulau Enggano menjadi salah satu lokasi major project nomor 30 yakni pembangunan jalan trans pada 18 pulau tertinggal, terluar, dan terdepan," kata Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, Perkotaan dan Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rahman Hidayat.
Anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu beberapa waktu lalu mengunjungi Pulau Enggano. Kunjungan itu untuk mendata kebutuhan pembangunan infrastruktur di sana.
Dari lawatan tersebut, Rahman menilai Pulau Enggano yang masuk kedalam 111 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) ini sangat membutuhkan pembangunan berbagai infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan internet serta infrastruktur dasar lainnya.
Keterbatasan infrastruktur serta letak geografis pulau yang berada di tengah Samudera Hindia dan berjarak sekitar 156 kilometer atau 90 mil laut dari Kota Bengkulu yang merupakan Ibu Kota Provinsi Bengkulu menghambat kemajuan ekonomi serta kesejahteraan sosial masyarakat disana.
Pembangunan jalan
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Yuliswani juga menambahkan pemerintah pada 2021 akan membangun jalan sepanjang 32 kilometer di Pulau Enggano.
Pembangunan ini dikomandoi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Jalan yang akan dibangun tersebut merupakan ruas jalan utama yang menghubungkan tiga desa yaitu Desa Banjar Sari, Desa Malakoni dan Desa Kahyapu.
Jalan tersebut juga akan menjadi akses ke dua pelabuhan utama di Pulau Enggano yaitu Pelabuhan Kahyapu dan Pelabuhan Malakoni.
"Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi, pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Kementerian PUPR dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kemenhub untuk mendorong percepatan pembangunan jalan di Pulau Enggano itu," ucapnya.
Ruas jalan yang akan dibangun itu terbagi dalam empat sektor yaitu sektor pertama dengan panjang 10,4 kilometer, sektor kedua dengan panjang delapan kilometer, sektor ketiga dengan panjang 9,7 kilometer dan sektor keempat dengan panjang 3,9 kilometer.
Dalam rapat koordinasi bersama itu, kata dia, ada dua model jalan yang ditawarkan yaitu dibangun dengan kontruksi perkerasan kaku (rigid pavement) atau dengan kontruksi perkerasan lentur (flexible pavement).
"Kalau berdasarkan pembahasan dalam rakor lalu, opsi yang ditawarkan rigid pavement, tapi biayanya besar dan saat ini belum ada keputusan karena masih harus evaluasi," ucapnya.
Hal itu diamini Camat Enggano Marlansius yang menilai konstruksi jalan sebaiknya berupa jalan beton, karena karakteristik tanah yang lunak dan curah hujan yang tinggi, rentan rusak jika dibangun dengan aspal.
Saat ini, akses jalan di pulau yang memiliki luas 400,6 kilometer persegi dan dihuni oleh penduduk sebanyak 4.600 jiwa ini berupa jalan lingkar dengan aspal penetrasi sepanjang 22,7 kilometer.
Pembangunan di pulau tersebut, termasuk pembangunan jalan diprioritaskan kearah pesisir timur pulau. Sementara di sisi barat pulau, masih diperlukan pendataan dan informasi yang lebih rinci karena area itu merupakan kawasan hutan lindung.
Soal ini, Rahman berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar pembangunan nantinya juga bisa diarahkan ke sisi barat pulau.
Pengembangan pelabuhan
Selain jalan, pemerintah juga berencana akan mengembangkan dua pelabuhan di Pulau Enggano yaitu Pelabuhan Kahyapu dan Pelabuhan Malakoni.
Bahkan, Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VI Bengkulu-Lampung telah menganggarkan Rp28,5 miliar untuk kegiatan peningkatan Pelabuhan Kahyapu.
"Pengembangan Pelabuhan Kahyapu sudah dianggarkan dan pengerjaannya akan dilelang dalam waktu dekat," kata Yuliswani.
Pelabuhan Kahyapu ini digunakan sebagai tempat sandar kapal bermuatan barang seperti sembako dan BBM dari Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu ke Pulau Enggano. Sebaliknya, membawa muatan hasil pertanian warga Pulau Enggano ke Kota Bengkulu.
Pelabuhan itu baru saja diperbaiki oleh Kementerian Perhubungan setelah lebih dari satu tahun rusak karena tiang pancang penyangga pada dermaga roboh akibat diterjang gelombang tinggi dan angin kencang.
Selama pelabuhan itu rusak, pengangkutan barang baik dari luar menuju Pulau Enggano dan sebaliknya dialihkan ke dermaga Malakoni.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Darpinuddin mengatakan, meski telah selesai diperbaiki, pelabuhan itu untuk sementara waktu belum bisa digunakan karena belum dilakukan uji sandar.
"Benar, pelabuhan itu telah selesai diperbaiki, namun untuk sementara ini belum bisa digunakan lantaran harus dilakukan uji sandar dulu," kata Darpinuddin di Bengkulu.
Perbaikan Pelabuhan Kahyapu di Pulau Enggano itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perhubungan dan anggaran dari BPTD Wilayah VI.
Kementerian Perhubungan sendiri pada awal tahun 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk perbaikan pelabuhan tersebut.
Butuh listrik dan internet
Sementara itu, Camat Enggano Marlansius mengatakan masyarakat Pulau Enggano sangat membutuhkan aliran listrik dan jaringan internet yang saat ini kondisinya sangat terbatas.
Tahun 2016, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menempatkan mesin diesel sebagai sumber listrik di pulau tersebut. Namun, mesin itu hanya mampu mengaliri listrik selama 14 jam saja.
"Kondisi mesin itu sudah tidak layak. Sudah rusak dan sering mati. Kami tentu berharap ini segera diperbaiki," katanya.
Untuk jaringan internet, sama parahnya dengan aliran listrik. Masih banyak blank spot area di pulau ini meski sudah dibangun tiga unit base transceiver station (BTS) yang salah satunya adalah milik Telkomsel.
Selain itu, jaringan internet ini pun harus menyesuaikan dengan aliran listrik. Ketika listrik padam, jaringan internet pun ikut mati.
Marlansius mengaku pihaknya sudah mengajukan layanan internet nirkabel ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada program Internet Bakti.
Masyarakat adat
Upaya pemerintah memajukan dan melakukan berbagai pembangunan infrastruktur di Pulau Enggano tidak boleh mengesampingkan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan, pembangunan untuk memodernisasi Pulau Enggano jangan sampai membuat masyarakat lokal menjadi terpinggirkan.
Oleh karena itu, kata Gubernur, dibutuhkan regulasi yang mengatur agar eksistensi masyarakat Pulau Enggano yang sarat dengan kearifan lokal dan adat istiadat ini tetap terjaga.
"Sekali lagi, kita tidak mau nantinya masyarakat Enggano itu menjadi tamu di pulaunya sendiri," kata Rohidin.
Gubernur memastikan akan menginisiasi penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang masyarakat adat sebagai upaya menjaga eksistensi warga Enggano.
Menurut dia, Perda itu nantinya akan mengatur keterlibatan pemangku adat setempat dalam setiap pengambilan keputusan termasuk perizinan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Pulau Enggano.
Selain itu, Raperda itu juga bertujuan agar warga lokal Enggano tetap memiliki akses ke hutan dan menjaga kelestarian lingkungan di pulau tersebut.
"Kalau tidak segera kita lindungi masyarakatnya terhadap akses ke kawasan hutan, saya khawatir hutannya akan habis," demikian Rohidin.
Baca juga: Ini kisah perburuan penyu hijau di Pulau Enggano Bengkulu
