Menpan RB siapkan 100.000 formasi khusus bagi fresh graduate untuk ke IKN

Denpasar, Bali (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Kemenpan RB sudah menyiapkan 100.000 formasi khusus fresh graduate untuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami sudah menyiapkan formasi khusus, atas arahan Presiden, fresh graduate untuk ke IKN, kurang lebih sekarang ada 100.000 formasi yang disiapkan untuk multitasking talenta yang akan ke IKN. Jadi dia kontraknya ke IKN, tinggal tahun ini atau tahun yang akan datang," ujar Azwar Anas di Denpasar, Bali, Selasa.

Dia juga mengatakan bahwa Pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario bukan lagi hanya berdasarkan kementeriannya, tapi berdasarkan eselon 1, eselon 2. dan eselon 3.

"Jadi begini, kami telah membuat beberapa skenario untuk ASN ke IKN, tentu terakhir disesuaikan dengan kesiapan hunian untuk ASN, pertama skenario 14 ribu ASN, skenario 11 ribu ASN, skenario 6 ribu ASN, dan terakhir skenario 3.216 ASN, nanti kami sesuaikan dengan hunian di IKN," katanya.

Azwar Anas mengatakan bahwa berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, kemungkinan pemindahan ASN ke IKN dilakukan setelah upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Arahan Presiden mungkin setelah upacara HUT Kemerdekaan RI. Jadi begini, 17 Agustus nanti disiapkan untuk upacara, tinggal tunggu skenarionya nanti apakah seluruhnya atau hybrid, tetapi yang pasti rencana pemindahan (ASN) ke IKN tidak sebelum Agustus," katanya.

Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan secara bertahap mulai 2024 hingga 2029 melalui tiga prioritas.

Pemindahan ASN dilakukan secara bersama-sama semua kementerian dengan tiga prioritas. Bukan kementerian tertentu yang pindah lebih dulu, tapi semua kementerian pindah bertahap.

Selain pemindahan ASN, untuk mengisi pegawai di IKN juga telah disiapkan berbagai rancangan, seperti rencana pengisian formasi calon pegawai negeri (CPNS) khusus IKN di tahun ini, kemudian ada kuota khusus putra-putri terbaik di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain itu, untuk mengisi pegawai di IKN juga akan dilakukan skema mutasi pegawai berstatus ASN dari pemda di wilayah Kaltim, namun tetap dilakukan seleksi secara terbuka untuk merekrut pegawai berkualitas.