Jakarta (ANTARA) -
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto mengatakan kepindahan ASN ke IKN tersebut menyesuaikan dengan agenda pergantian pemerintahan lama ke pemerintahan baru.
"Kalau kita melihat itu, tentu pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, pada Oktober, mestinya sudah ada ASN di sana. Jadi nanti, tentu Oktober mestinya sudah akan berjalan," kata Erwan.
Hingga kini, lanjutnya, pemerintah masih membahas pemberian tunjangan khusus bagi ASN yang pindah ke IKN, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal negara.
"Nanti akan segera disampaikan terkait dengan tunjangan-tunjangan khusus bagi ASN batch pertama yang akan pindah ke IKN," tambahnya.
Erwan menamnahkan perencanaan itu bersifat dinamis karena mempertimbangkan kondisi di lapangan, sehingga kalau target belum tercapai, maka akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
"Perencanaan itu dinamis; ada target, ada realisasi," katanya.
Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan jumlah ASN angkatan pertama yang akan pindah ke IKN sebanyak 6.000 orang, karena ketersediaan tempat belum memadai.
Anas menyebut saat ini di IKN baru terdapat 47 tower, yang satu di antaranya berisi 60 unit tempat hunian untuk ASN, anggota TNI, anggora Polri, pejabat eselon I, dan lain sebagainya.
"Totalnya, tadinya yang pindah 11.916, tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000; maka nanti 6.000 dulu yang akan pindah," kata Anas di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/2).
