Realisasi pendapatan daerah Lampung capai Rp18,5 triliun per September

id Pendapatan daerah Lampung, realisasi PAD Lampung, djpb lampung

Realisasi pendapatan daerah Lampung capai Rp18,5 triliun per September

Arsip- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin saat memberi keterangan. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Jika dibandingkan dengan regional di Pulau Sumatera, Lampung menjadi daerah dengan peningkatan PAD urutan pertama dari 10 provinsi di regional Sumatera, katanya
Bandarlampung (ANTARA) - Realisasi pendapatan daerah Provinsi Lampung hingga akhir September 2023 mencapai Rp18,5 triliun atau 61,75 persen dari target.

"Sampai dengan data akhir di September 2023 ini, realisasi pendapatan daerah Lampung telah mencapai Rp18,5 triliun atau telah mencapai 61,75 persen dari target," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin.

Ia mengatakan pertumbuhan pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dengan jumlah realisasi total sebanyak Rp4,3 triliun.

"Jika dibandingkan dengan regional di Pulau Sumatera, Lampung menjadi daerah dengan peningkatan PAD urutan pertama dari 10 provinsi di regional Sumatera," katanya.

Dia merinci komponen penyumbang pendapatan asli daerah tersebut meliputi pajak daerah sebesar Rp3,2 triliun, retribusi daerah Rp54,11 miliar, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp120,95 miliar, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah sebesar Rp873,98 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp17 triliun atau 62,31 persen dari target.

Ia menjelaskan dari total realisasi belanja daerah tersebut telah digunakan untuk pembayaran belanja gaji serta tunjangan aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp5,2 triliun.

Kemudian belanja bantuan keuangan bagi hasil dengan jumlah Rp1 triliun, belanja bantuan keuangan sebesar Rp2 triliun, belanja jasa Rp1,8 triliun, belanja barang Rp783,50 miliar, dan belanja modal jalan serta jembatan Rp909,86 miliar, katanya.