Jakarta (ANTARA) - DPP Partai Demokrat berharap tidak ada muatan politis dalam pemanggilan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Demokrat khawatir jika pemanggilan itu bermuatan politis, maka kredibilitas KPK yang jadi taruhannya," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat ditemui di Jakarta, Senin.
“Kami meminta intinya kepada KPK untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tanpa ada intervensi politik, tanpa ada muatan politik, dan tidak mengada-ada, dan tidak tebang pilih, apalagi kemudian berupaya menciptakan opini, sehingga terjadi trial by the press atau penghakiman oleh pers,” kata Herzaky.
Menurut dia, jika ada kepentingan politik pada pemanggilan itu, maka ada preseden buruk penindakan korupsi di Indonesia.
Baca juga: KPK jadwal ulang pemanggilan Andi Arief
Baca juga: KPK kirim surat pemanggilan untuk Andi Arief
“Korupsi ini kejahatan luar biasa. Jangan KPK mempertaruhkan kredibilitasnya untuk melakukan sesuatu yang tidak dalam konteks hukum. Ini yang mesti kita jaga bersama-sama,” ujar dia lagi.
Dalam kesempatan itu, Herzaky menyampaikan Demokrat mendukung kerja KPK, termasuk pemanggilan Andi Arief sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM).
“Itu sepenuhnya hak KPK selama berlandaskan aturan hukum yang berlaku dan diperlukan untuk memperjelas kasus hukum yang sedang ditangani oleh KPK,” kata Koordinator Juru Bicara Demokrat itu pula.
Namun, ia menekankan KPK harus memastikan pemanggilan itu bukan langkah yang mengada-ada.
“Ini harus digarisbawahi,” kata Herzaky menegaskan.
KPK pada Senin memanggil Andi Arief sebagai saksi. Ia dijadwalkan diperiksa di Gedung KPK, Jakarta.
"Hari ini, pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022 untuk tersangka AGM," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
KPK juga memastikan pihaknya telah mengirim surat pemanggilan terhadap Andi Arief untuk diperiksa sebagai saksi.
"Kami sudah telusuri juga surat pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan tertanggal 23 Maret lalu dan sudah diterima di tanggal 24 (Maret). Alamat yang kami miliki ada di Cipulir (Jakarta Selatan)," kata Ali Fikri, di Gedung KPK, Jakarta, Senin.
Baca juga: KPK sita sejumlah bukti dalam kasus suap Bupati Penajam Paser Utara
Baca juga: Enam saksi dipanggil KPK terkait korupsi Bupati Penajam Paser Utara
Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara ditahan di Rutan KPK
Baca juga: KPK dalami dugaan aliran dana ke partai kasus OTT Bupati PSU
Baca juga: KPK jelaskan perkara yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara
Baca juga: Dari OTT Bupati Penajam Paser Utara, KPK amankan Rp1,4 miliar
Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara ditetapkan KPK tersangka kasus suap
Baca juga: KPK sita uang dalam OTT Bupati Penajam Paser Utara
Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara ditangkap di Jakarta
Baca juga: KPK: Bupati Penajam Paser Utara ditangkap bersama 10 orang lainnya
Demokrat harap pemanggilan Andi Arief tak bermuatan politis
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberi keterangan kepada media saat ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, di Jakarta, Senin (28/3/2022). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
