Analisis kebijakan pemerintah tingkatkan taraf kesehatan masyarakat

id kebijakan kesehatan masyarakat,layanan kesehatan

Analisis kebijakan pemerintah tingkatkan taraf kesehatan masyarakat

Desie Safrida, S.Kep (ANTARA/HO)

Puskesmas tetap melakukan pertemuan dengan masyarakat dalam evaluasi program dan menentukan permasalahan kesehatan masyarakat, yang merupakan cara komunikasi terbaik pemerintah untuk menuntaskan permasalahan taraf kesehatan masyarakat.
Bandarlampung (ANTARA) - Jika masalah dapat diatasi, jika satu situasi dapat dihadapi dengan baik, maka apalagi yang perlu kita cemaskan. Jika masalah tidak dapat diperbaiki dan di saat itu pula kita menghadapi situasi, sementara kita sendiri tidak dapat melakukan apa apa, maka merasa cemas tidak akan menyelesaikan masalah.

Mungkin itulah salah satu kata yang cocok untuk menggambarkan perkembangan sistem manajemen dan kebijakan kesehatan di Indonesia saat ini.

Masyarakat Indonesia saat ini dinyatakan belum terlepas dari masalah triple burden, yang artinya, masih terbilang sangat tingginya angka penyakit menular hingga meningkatnya penyakit tidak menular serta munculnya penyakit yang sudah dianggap hilang dan munculnya penyakit baru (re-emerging).

Masalah ini berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi kesehatan di Indonesia, karena pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu fenomena penting untuk perkembangan kesehatan di Indonesia.

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang atau sekelompok orang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari angka harapan hidup, kematian dan status gizi masyarakat. Indikator lain juga menggambarkan status kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan kesehatan dan ekonomi di suatu wilayah.

Hal ini jika dikaitkan dengan kebijakan kesehatan maka dukungan terhadap penetapan prioritas program adalah ketika keseluruhan elite kebijakan di bidang kesehatan menyetujui dan mematuhi prioritas program pelayanan kesehatan dasar di masyarakat sekitar.
    
Beberapa studi membuktikan bahwa salah satu determinan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Karena peran investasi sumber daya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi sudah tidak diragukan lagi. Hal ini mengingat pendidikan dan kesehatan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia sekaligus merupakan penentu dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di satu sisi pengeluaran ivestasi infrastruktur lebih diutamakan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, padahal di sini juga diperlukan adanya investasi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Mengapa demikian? Karena pentingnya modal manusia dalam proses pembangunan sudah sangat terbukti oleh beberapa studi (Todaro, 2003:405).

Ironisnya, di beberapa negara berkembang tingginya pendapatan rumah tangga tidak menjamin tingginya tingkat derajat kesehatan.

Oleh karena itu, modal manusia harus tetap mendapatkan perhatian secara mendalam, bahkan di dalam perekonomian yang tumbuh dengan pesat sekali pun. Peningkatan kualitas modal manusia dapat membantu setiap keluarga untuk keluar dari jebakan kemiskinan. Maka sangat mutlak sekali betapa diperlukannya perhatian yang memadai untuk bidang pembangunan sumber daya manusia.


Proses Penetapan Prioritas Program Upaya Meningkatkan Taraf Kesehatan Dasar
    
Proses yang dimaksud adalah melihat kepada cara bagaimana awalnya kebijakan tersebut dibuat, dikembangkan, dikomunikasikan, dilaksanakan dan dievaluasi.

Tahapan heuristiks adalah pendekatan yang paling sering digunakan untuk memahami proses kebijakan. Artinya, membagi proses kebijakan menjadi sekumpulan tahapan sebagai alat yang normatif.

Enam upaya wajib yang harus diselenggarakan oleh puskesmas adalah; promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, serta pengobatan.

Selain itu, masih banyak upaya pengembangan program dasar puskesmas yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta wajib disesuaikan dengan anggaran puskesmas tersebut. Daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada antara lain; kesehatan sekolah, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan mata, usia lanjut, dan pembinaan pengobatan tradisional.
    
Jika dikaitkan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka hasil ini pun sesuai dengan UU No. 32/2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di dalamnya dijelaskan bahwa kesehatan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah dalam penyelenggaraannya. Tidak hanya itu, dalam kebijakan yang mengatur tentang puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
    
Oleh karena itu, pada tahap perencanaan dalam menetapkan prioritas program, pihak Dinas Kesehatan sebaiknya melakukan evaluasi program terlebih dahulu sebelum program tersebut disosialisasikan kepada stakeholder untuk menjadi sebuah kebijakan dan sebelum diimplementasikan untuk efisiensi dan efektifitas. Identifikasi juga perlu dilakukan terhadap faktor pendukung dan penghambat untuk program kesehatan masyarakat.

Dinas Kesehatan tetap melakukan evidence base policy dalam menetapkan prioritas program kesehatan masyarakat dengan  tujuan program mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat.

Puskesmas tetap melakukan pertemuan dengan masyarakat dalam evaluasi program dan menentukan permasalahan kesehatan masyarakat, yang merupakan cara komunikasi terbaik pemerintah untuk menuntaskan permasalahan taraf kesehatan masyarakat. Maka dari itu, puskesmas dan Dinas Kesehatan harus melakukan pendekatan yang transparan kepada DPRD untuk menetapkan anggaran dengan tujuan agar anggaran sesuai kebutuhan.
*) Penulis adalah Mahasiswi Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM) Jakarta


 
Pewarta :
Editor : Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar