"Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan PT Pusri Palembang dalam hal penyediaan dan penyaluran pupuk non subsidi kepada petani, dengan jaminan kualitas produk yang terjamin, harga lebih terjangkau, sesuai rekomendasi pemupukan, peningkatan produksi pertanian, dan solusi permodalan," kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Sabtu.
Menurut dia, kerja sama ini dilaksanakan mengingat para petani masih kesulitan mendapatkan pupuk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau di wilayahnya.
Menurut dia, kerja sama ini dilaksanakan mengingat para petani masih kesulitan mendapatkan pupuk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau di wilayahnya.
"Saat ini banyak beredar berbagai macam pupuk non subsidi dengan berbagai merek, kualitas dan harga. Sehingga berimbas kepada sulitnya petani mendapatkan jaminan harga pupuk yang baik sesuai dengan kualitasnya," ujarnya.
Dia menjelaskan kerja sama penyaluran pupuk itu akan melibatkan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang tersebar di 15 kabupaten dan kota.
"Ini tentunya akan membantu petani lebih dekat mendapatkan akses pupuk. Harapannya rantai pemasaran pupuk yang panjang yakni dari lini satu sampai empat dapat terputus dengan adanya penyaluran pupuk dari PT Pusri oleh BUMDes," ucap dia.
Saat ini, lanjut dia, sudah ada tiga BUMDes yang telah memenuhi syarat. Diharapkan kedepannya ada BUMDes lain yang bisa turut terlibat dalam penyaluran pupuk urea non subsidi ke para petani.
"Selain itu, juga akan segera dilakukan penandatanganan perjanjian kemitraan antara BUMDes dengan Pusri. Ketiga BUMDes tersebut yaitu BUMDes Mandiri Sejahtera Lampung Selatan, BUMDes Merapi Way Kanan, dan BUMDes Nirwana Lampung Tengah," ujarnya.
Ia memastikan pihaknya pun segera menyosialisasikan program tersebut kepada jajaran perangkat desa, agar semua bisa memahami pentingnya program itu.
Direktur Utama PT Pusri Palembang Daconi Khotob menambahkan alokasi pupuk bersubsidi di provinsi Lampung saat ini mencapai 803.719 ton atau mampu memenuhi sekitar 80 persen kebutuhan petani di Lampung.
Hal itu sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi (HET) Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024.
"Sebanyak 20 persen kekurangannya akan dipenuhi melalui pupuk non subsidi, yang disalurkan melalui BUMDes. Alokasi awal pupuk subsidi hanya 400 ribu ton, tetapi karena potensi pertanian cukup besar di Lampung jadi naik ke 800 ribu ton," ujar Daconi Khotob.
Ia melanjutkan pendanaan penyaluran pupuk non subsidi melalui BUMDes tersebut akan dilakukan melalui dana desa ataupun talangan pemerintah daerah dan Bank Lampung.
"Kalau pupuk non subsidi tidak ada batasan kuota sehingga berapa pun yang akan membeli tersedia. Dan kami mendukung pelaksanaan penyaluran pupuk non subsidi kepada petani melalui BUMDes," tambahnya.
