Menaker Dukung Kampanye "Stop Trafficking" IOM

Jakarta, (ANTARA Lampung) - Kementerian Ketenagakerjaan akan membantu Lembaga Migrasi Internasional, (International Organization for Migration /IOM) dalam kampanye migrasi yang aman dan pemberantasan  perdagangan orang (trafficking) yang ditujukan bagi pemuda dan komunitasnya.
        
"Kita sepakat untuk membidik kantong-kantong TKI dalam program kampanye ini agar calon TKI dan keluarganya dapat terhindar dan tidak menjadi korban kejahatan trafficking," kata Menaker M. Hanif Dhakiri seusai menerima kunjungan perwakilan IOM X Bangkok di kantor Kemenaker, Jumat.
        
Perwakilan IOM terdiri Kepala Bidang Migrasi dalam hal Trafficking Jonathan Martens, Program Manager IOM X-Bangkok Tara Germott dan National Project  Coordinator IOM Jakarta Nurul Qoriah menerangkan mengenai rencana kampanye yang akan dilakukan secara serentak di kawasan Asia Pasific di awal tahun 2015.
        
Khusus di Indonesia, daerah yang selama ini menjadi kantong-kantong pengiriman TKI akan menjadi sasaran kampanye  migrasi yang aman serta "stop trafficking".
        
Menaker menegaskan kampanye stop trafficking harus terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi kelompok pemuda-pemudi yang rentan menjadi korban kejahatan.      
   
"Kampanye ini juga diharapkan menghentikan penempatan TKI illegal dan unprosedural. Penempatan TKI illegal dan trafficking harus dihentikan agar para pekerja migran terlindungi dari aksi eksploitasi yang melebihi batas kewajaran dan melanggar hak-hak dasar pekerja," kata Hanif.
         
Selain melakukan kampanye secara terbuka melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, kerjasama antara Kemnaker-IOM juga dilakukan dalam penyusunan dan penyebaran  buku saku TKI  (buku komik) tentang migrasi yang aman.
        
Selain itu juga kerjasama dilakukan untuk mengembangkan monitoring PPTKIS yang baik,  penyebaran tata cara TKI yang aman, murah, cepat dan bermartabat.
         
"Apabila hal-hal tersebut dapat terlaksana dengan baik maka penempatan TKI ilegal dan trafficking dapat dihindari. Pekerja migran itu bukan komoditas, oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan IOM yang memiliki perwakilan di berbagai negara di seluruh dunia," kata Hanif.
         
Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada 1999 ketika Indonesia resmi menjadi pengamat dalam dewan IOM serta sebuah perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada 2000 mengakui hubungan yang sangat bermanfaat antara pemerintah Indonesia dan IOM dalam meningkatan penanganan migrasi.
   
Program program IOM Indonesia telah berkembang diantaranya program kerjasama bertema Memperkuat Kemampuan Penanganan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia yang disebut dengan program SAFE selama dua tahun (2013-2014).
   
Program itu merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan di empat negara Colombo Process yaitu Bangladesh, Filipina, Nepal dan Indonesia (negara pengirim tenaga kerja migran se-Asia).
   
Salah satu bagian dari kegiatan Program SAFE adalah kajian kelayakan mengenai Pusat Informasi bagi TKI (Migrant Resource Centre-MRC) di Indonesia.