Jakarta (Antara Lampung) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy Purdijatno mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kepadanya bahwa gonjang-ganjing perpolitikan nasional masih terus terjadi ke depannya.
"Setelah pelantikan, saya ikuti sidang kabinet pertama. Presiden sudah menyatakan terkait dengan masalah politik yang hingga saat ini masih gonjang-ganjing."
"Tetapi, saya belajar dari Pak Djoko Suyanto bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan," kata Menko Polhukam saat Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Djoko Suyanto kepada dirinya di kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa.
Tedjo menjelaskan, kementerian di jajarannya merupakan ujung tombak pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, khususnya yang menyangkut permasalahan bidang politik, hukum dan keamanan.
"Polhukam posisinya di ujung tombak dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, tugas-tugas kedepan sudah sepakat untuk masing-masing kementerian di bawah Polhukam lakukan koordinasi dengan baik," ucap mantan Kasal tersebut.
Menurut dia, saat ini juga ada banyak masalah yang cukup menonjol, khususnya terkait masalah kelautan nasional. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat dirinya akan mencoba mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.
Di tempat yang sama, Menko Polhukam periode 2009-2014 Djoko Suyanto mengingatkan, wilayah, tugas dan tanggung jawab Kementerian Politik Hukum dan Keamanan tidak hanya sebatas koordinatif, namun fungsi Menko menjadi sangat penting jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh suatu kementerian terkait.
"Tentunya kita akan memberikan pertimbangan dan masukan kepada presiden terhadap dinamika politik hukum dan keamanan," tutur Djoko.
Ia menyebutkan, presiden saat ini pasti akan banyak berdiskusi di dalam urusan politik hukum dan keamanan lantaran presiden sekarang tidak memiliki latar belakang polhukam. Berbeda dengan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjabat sebagai Menko Polhukam.
"Sehingga pekerjaan saya menjadi lebih ringan. Oleh karenanya, saya minta kepada teman-teman yang lama untuk bekerja lebih keras untuk memberikan data dan rekomendasi kepada Menko Polhukam untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi. Para deputi, stafsus haruslah menjadi tumpuan Menko Polhukam yang baru agar dapat memberikan keputusan yang tepat dan benar," ucapnya.
Dalam sertijab itu, hadir Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut Laksamana Madya TNI D A Mamahit, para Deputi dan jajaran Kemenko Polhukam. Mereka pun melepas mantan Menko Polhukam Djoko Suyanto dari Kemenko Polhukam.
Berita Terkait
DPRD Bandarlampung minta Pemkot realisasikan pembentukan BLK
Kamis, 2 Mei 2024 12:30 Wib
Disnaker Lampung sebut 11.572 pencari kerja manfaatkan aplikasi Si Gajah
Rabu, 1 Mei 2024 13:07 Wib
Prabowo dan Surya Paloh bahas kesepakatan kerja sama untuk kepentingan rakyat
Kamis, 25 April 2024 18:28 Wib
Erick Thohir lanjutkan kerja sama dengan STY hingga 2027
Kamis, 25 April 2024 10:36 Wib
Dukung transisi energi, Pertagas jalin kerja sama dengan PHE
Rabu, 24 April 2024 15:49 Wib
200 BUMDes di Lampung daftar kerja sama bentuk Warung Sehat
Selasa, 23 April 2024 14:10 Wib
Disnaker Lampung segera periksa perusahaan belum bayarkan THR pekerja
Jumat, 19 April 2024 18:27 Wib
Ernando sebut kunci kemenangan adalah kerja keras
Jumat, 19 April 2024 10:54 Wib