Dispar Rejang Lebong usulkan bentuk satgas pariwisata, jaga keamanan wisatawan

Rejang Lebong (ANTARA) - Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu akan mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) pariwisata sehingga bisa menjaga keamanan wisatawan saat berkunjung ke sejumlah lokasi wisata di daerah itu.

Kepala Dinas Pariwisata Rejang Lebong Upik Zumratul Aini di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan pembentukan satgas pariwisata mendesak dilakukan pascakejadian pembegalan sepeda motor seorang remaja putri di Villa Diklat kawasan Danau Mas Harun Bastari (DMHB) belum lama ini, sehingga keamanan wisatawan lebih terjamin.

"Wisata itu harus ada 3A yakni Attraction atau atraksi, Amenities atau fasilitas dan Accesibility atau mudah dijangkau. Untuk atraksi itu kita yang buat walaupun wisata buatan alam, budaya, tapi kenyamanan itu, keamanan itu termasuk dalam amenities dan accesibility," ujar dia.
Baca juga: Penting pastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan selama libur Natal

Atas dasar dari prinsip 3A inilah pihaknya mengajukan pembentukan perubahan anggaran dalam APBD Perubahan 2019 lalu, namun kata dia, kegiatan itu belum bisa dilaksanakan lantaran pengajuan anggarannya belum disetujui DPRD setempat.

"Dengan adanya peristiwa ini kami berharap, anggaran ini bisa diajukan kembali dengan melibatkan pemuda-pemuda setempat. Kami tidak memakai Satpol PP karena sifatnya hanya sebagai pengamanan, lain halnya jika melibatkan pemuda setempat yang bisa sekaligus menjadi pemandu wisata," terangnya.

Sejauh ini pihaknya masih akan berkordinasi dengan pihak Bappeda karena APBD Rejang Lebong 2020 sudah disahkan pada November 2019 lalu, karena pada Februari dan Maret mendatang akan ada pergeseran anggaran dan dirinya berharap kegiatan itu bisa dimasukan sehingga bisa memberikan keamanan dan kenyamanan pengunjung wisata yang akan datang ke Rejang Lebong nantinya.
Baca juga: Cegah ada korban jiwa lagi, Disbudpar Garut kaji standarisasi keamanan wisata air Darajat

Kalangan yang dilibatkan dalam Satgas pariwisata itu sendiri nantinya akan beranggotakan unsur dari Satpol PP, TNI, Polri, pemuda setempat, serta organisasi massa (ormas) tertentu.

"Kami menginginkan adanya Satgas pariwisata untuk keamanan, kemudian hotline pariwisata, ketika ada pengaduan apa yang harus dikerjakan dan kemana mereka mengadu, harus ada call center sehingga jika ada permasalahan mereka bisa langsung mengadu," tambah dia.
Baca juga: Demi keamanan, China ambil sidik jari seluruh wisatawan asing