Dinsos Lampung Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Pringsewu, Lampung (ANTARA Lampung) - Dinas Sosial Provinsi Lampung memberikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk warga miskin di daerah setempat.

"Kami memberikan bantuan Rp150 juta untuk rehabilitasi 10 rumah warga kurang mampu," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni di Pringsewu, Rabu (25/1).

Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan 30 paket sembako untuk 30 orang lanjut usia.

Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, pada tahun lalu juga telah menjalankan program merenovasi sejumlah rumah warga miskin yang tidak layak huni agar dapat tinggal dengan nyaman.

"Kami tahun lalu telah melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan dengan sasaran 30 rumah di beberapa kabupaten," katanya.

Ia menyebutkan, rumah yang direnovasi tersebut berada di beberapa kabupaten sebagaimana diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016.

Menurut Sumarju, ke depan Provinsi Lampung akan semakin maju hal itu terkait program-program pembangunan yang mulai berjalan antara lain Jalan Tol Trans Sumatera yang akan berfungsi pada 2018 serta peningkatan status Bandara Radin Inten II menjadi bandara internasional.

Ia menjelaskan dampak dari percepatan pembangunan tersebut yaitu bertambahnya permasalahan sosial baik secara kualitas maupun kuantitas. Karena itu partisipasi masyarakat sangat diharapkan karena pada hakekatnya permasalahan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial, dan saya berharap dengan adanya bantuan ini para lansia terlantar dapat menikmati hari tua yang bahagia," ujar Sumarju Saeni.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu, Arif, mengatakan, Kabupaten Pringsewu memiliki permasalahan sosial cukup tinggi, baik kecacatan, keterbelakangan, kemiskinan maupun ketunaan.

Menurutnya, mengingat keterbatasan anggaran Kabupaten Pringsewu yang dirasakan tidak mampu untuk membiayai permasalahan sosial yang ada, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan sangat diharapkan.(Ant)