Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memberikan layanan kepada ratusan akseptor Keluarga Berencana (KB) di wilayah perbatasan Sulawesi Barat (Sulbar) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu upaya untuk mencegah stunting.
"Semoga model pelayanan KB perbatasan ini bisa menginspirasi provinsi lain, utamanya terkait distribusi dinamis alat kontrasepsi, bagi provinsi yang kekurangan juga bisa terbantu," ujar Deputi Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Rizal Martua Damanik dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pelayanan KB di wilayah perbatasan antarprovinsi ini termasuk salah satu upaya pemerataan untuk menjangkau akseptor yang jauh dari fasilitas kesehatan, serta untuk meningkatkan kepesertaan KB, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting.
Pelayanan KB ini dilaksanakan di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar, dan di RSUD Madising, Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulsel.
Adapun pelayanan KB gratis yang diberikan di antaranya implant, IUD, suntik, pil, dan kondom.
"Suatu hal yang luar biasa jika bisa saling belajar, misalnya di Sulbar sudah memberikan informasi menggunakan video-video singkat. Jadi, Sulsel bisa belajar, begitupun sebaliknya," tutur Rizal.
Ia juga menyampaikan, kinerja kedua provinsi sudah baik, hanya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, utamanya terkait percepatan penurunan stunting.
"Performa yang sudah baik agar ditingkatkan, utamanya untuk percepatan penurunan stunting. Maksimalkan media komunikasi yang ada kepada akseptor atau calon akseptor dari dua wilayah," ucap dia.
Ia juga berharap layanan KB di perbatasan ini dapat menjadi tempat berkumpul antara bidan, kader, dan penyuluh KB dari kedua provinsi untuk saling bertukar pengalaman serta informasi sebagai bahan edukasi tentang pentingnya KB untuk mencegah stunting kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Rezky Murwanto menjelaskan bahwa akseptor merupakan peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi sasaran sosialisasi KB.
"KB merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting yang selama ini menjadi perhatian khusus. Untuk itu, pelayanan KB di perbatasan bersama BKKBN Sulsel merupakan bentuk sinergitas yang perlu dimaksimalkan," kata Rezky.
Ia berharap kegiatan yang digelar ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan KB.
"KB dapat menghindari 4T, yakni terlalu muda (menikah), terlalu tua (hamil), terlalu dekat (jarak kelahiran), dan terlalu sering (melahirkan)," katanya.
Adapun jumlah PUS yang mendapat layanan KB dari perwakilan BKKBN Sulbar sebanyak 91 akseptor, terdiri atas suntik 17 akseptor, implan 46 akseptor, pil 21 akseptor, dan kondom 7 akseptor.
Sementara, capaian layanan KB Perwakilan BKKBN Sulsel mencapai 47 akseptor, terdiri atas 45 akseptor implan dan 2 akseptor IUD, sehingga total layanan KB mencapai 138 akseptor untuk kedua provinsi.
Pelayanan KB di wilayah perbatasan antarprovinsi ini termasuk salah satu upaya pemerataan untuk menjangkau akseptor yang jauh dari fasilitas kesehatan, serta untuk meningkatkan kepesertaan KB, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting.
Pelayanan KB ini dilaksanakan di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar, dan di RSUD Madising, Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulsel.
Adapun pelayanan KB gratis yang diberikan di antaranya implant, IUD, suntik, pil, dan kondom.
"Suatu hal yang luar biasa jika bisa saling belajar, misalnya di Sulbar sudah memberikan informasi menggunakan video-video singkat. Jadi, Sulsel bisa belajar, begitupun sebaliknya," tutur Rizal.
Ia juga menyampaikan, kinerja kedua provinsi sudah baik, hanya ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, utamanya terkait percepatan penurunan stunting.
"Performa yang sudah baik agar ditingkatkan, utamanya untuk percepatan penurunan stunting. Maksimalkan media komunikasi yang ada kepada akseptor atau calon akseptor dari dua wilayah," ucap dia.
Ia juga berharap layanan KB di perbatasan ini dapat menjadi tempat berkumpul antara bidan, kader, dan penyuluh KB dari kedua provinsi untuk saling bertukar pengalaman serta informasi sebagai bahan edukasi tentang pentingnya KB untuk mencegah stunting kepada masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Rezky Murwanto menjelaskan bahwa akseptor merupakan peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi sasaran sosialisasi KB.
"KB merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting yang selama ini menjadi perhatian khusus. Untuk itu, pelayanan KB di perbatasan bersama BKKBN Sulsel merupakan bentuk sinergitas yang perlu dimaksimalkan," kata Rezky.
Ia berharap kegiatan yang digelar ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan KB.
"KB dapat menghindari 4T, yakni terlalu muda (menikah), terlalu tua (hamil), terlalu dekat (jarak kelahiran), dan terlalu sering (melahirkan)," katanya.
Adapun jumlah PUS yang mendapat layanan KB dari perwakilan BKKBN Sulbar sebanyak 91 akseptor, terdiri atas suntik 17 akseptor, implan 46 akseptor, pil 21 akseptor, dan kondom 7 akseptor.
Sementara, capaian layanan KB Perwakilan BKKBN Sulsel mencapai 47 akseptor, terdiri atas 45 akseptor implan dan 2 akseptor IUD, sehingga total layanan KB mencapai 138 akseptor untuk kedua provinsi.
