Jokowi jawab peluangnya jadi PDA era Prabowo

id Presiden Joko Widodo, Dewan Pertimbangan Agung, Prabowo Subianto

Jokowi jawab peluangnya jadi PDA era Prabowo

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kiri), Menteri Sekretaris Negara Pratikno (dua kiri), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (dua kanan), dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (kanan) saat akan bertolak ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024). ANTARA/Yogi Rachman/aa.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menjawab peluangnya menjadi bagian di dalam Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada era kabinet Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto.

Dijumpai di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjelang keberangkatannya ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Selasa, Jokowi menyiratkan dirinya masih tetap pada rencananya untuk pulang ke Solo menjadi rakyat biasa pasca-purna tugas sebagai Presiden.

"Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah," kata Jokowi singkat di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan catatan, pada 2 Januari 2024 lalu Presiden Joko Widodo sudah pernah menjawab pertanyaan wartawan mengenai hal yang akan dilakukannya setelah melepaskan jabatan Presiden.

Kala itu Joko Widodo dengan tegas menyatakan dirinya ingin pulang ke kampung halaman di Solo, dan kembali menjadi rakyat biasa.

"Ya jadi rakyat biasa, kembali ke Solo dan jadi rakyat biasa," kata Presiden Jokowi kala itu.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif dan dibawa ke sidang paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Kemudian pada Rapat paripurna DPR yang digelar pada Kamis, (11/7), seluruh fraksi DPR sepakat untuk menjadikan RUU Wantimpres ini menjadi RUU inisiatif DPR.

Baleg DPR pun menyatakan ada tiga poin perubahan dalam RUU Wantimpres, di antaranya perubahan nomenklatur dari Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA), perubahan jumlah anggota DPA menjadi tidak terbatas dan menyesuaikan kebutuhan presiden, hingga perubahan syarat untuk menjadi anggota DPA.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi jawab peluangnya jadi Dewan Pertimbangan Agung era Prabowo