Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Perwakilan BKKBN Lampung dr Nurizky Permanajati mengharapkan agar pemerintah daerah (pemda) menyesuaikan anggaran rapat guna membahas percepatan penurunan stunting.
"Rapat-rapat memang dibutuhkan dalam percepatan penurunan stunting, karena dalam persoalan ini tidak melulu action yang dilakukan," kata Nurizky Permanajati, di Bandarlampung, Jumat.
Sebab, kata dia lagi, pemda juga sudah pasti memerlukan perencanaan sebelum pelaksanaannya di lapangan serta untuk melakukan monitoring terhadap aksi yang dilakukan.
"Jadi kami berharap arahan dari Presiden Joko Widodo terhadap persoalan stunting akan jadi kebijakan yang diambil oleh pemda-pemda. Poinnya rapat boleh, tapi harus disesuaikan agar tidak terlalu besar anggarannya," kata dia pula.
Kemudian, ia pun mengatakan bahwa sesuai Perpres Nomor 72, pencegahan stunting harus dilakukan mulai dari hulu, dengan memberikan pendampingan dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui sampai dengan balita.
"Stunting ini kan gangguan perkembangan, pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis yang disertai infeksi berulang yang menyebabkan tinggi badan usia anak tidak sesuai dengan umurnya," kata dia pula.
Namun begitu, ia menegaskan bahwa orang yang memiliki tubuh pendek belum tentu terkena stunting, namun begitu stunting sudah pasti pendek.
"Stunting ini gangguan gizi yang bisa diintervensi dengan jangka waktu yang lama, maka pencegahannya pun harus bekerja sama," kata dia lagi.
Oleh sebab itu, katanya pula, harus ada langkah-langkah yang komprehensif dalam melakukan pencegahan stunting bersama-sama.
"Intervensi stunting harus dilakukan bersama-sama, baik yang spesifik seperti memberikan asupan gizi langsung, dan juga yang sensitif seperti akses air bersih, jamban dan lainnya," kata dr Kiky, sapaan akrab dr Nurizky itu pula.
Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menekankan bahwa anggaran stunting baik dari pemerintah pusat maupun dari pemkot setempat harus dipakai tepat sasaran dalam upaya penurunan stunting di kota ini.
"Anggaran stunting dari pemerintah pusat itu ada Rp7 miliar dan pemkot sendiri menganggarkan sekitar Rp2 miliar. Anggaran ini harus dipakai guna pencegahan stunting, tapi tidak melulu membeli makanan bisa juga diperuntukkan penguatan dan pelatihan," kata dia lagi.
Baca juga: Cegah stunting dan tingkatkan kualitas hidup masyarakat, Unila teken MoU bersama BKKBN
Baca juga: Grand final Duta Genre Unila 2023: WR 3 dukung mahasiswa cerdas di bidang non akademik
