Bandarlampung (ANTARA) - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat teknis persiapan penilaian delapan aksi konvergensi tingkat provinsi, Senin (8/5/23).
Bertempat di Aula Rajabasa Kantor Bupati setempat, rapat tersebut dimoderatori oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Eka Riantinawati.
Dalam rapat tersebut, Eka menyampaikan penilaian tersebut akan dilaksanakan pada Rabu 11 Mei 2023 yang berlokasi di Bandarlampung. Dirinya meminta pada instansi terkait untuk melengkapi video kegiatan, dikarenakan video delapan aksi konvergensi tersebut akan dinilai.
“Saya meminta OPD terkait, segera melengkapi dokumentasi video kegiatan dalam delapan aksi konvergensi tersebut karena video tersebut akan masukk dalam penilaian,” kata Eka.
Lebih lanjut, Eka mengatakan, selain itu pada tahun 2023, akan dilakukan penilaian both. Maka dari itu Eka menganjurkan, untuk mempersiapkan hal tersebut dengan maksimal.
“D itahun 2023 ini juga ada penilaian both, maka itu ini harus dipersiapkan, mau seperti apa konsepnya disiapkan secara maksimal,” ujarnya.
Di kesempatan itu, Ketua TPPS Kabupaten Selatan Winarni dalam arahannya menyampaikan, agar mempersiapkan secara maksimal guna meraih hasil terbaik di Provinsi Lampung.
“Bapak ibu tolong, penilaian ini dipersiapkan dengan maksimal untuk kita meraih hasil terbaik. Terutama video kegiatan karena itu menjadi penilaian utama,” ucapnya.
Winarni juga mengatakan, pengukuran balita di posyandu menjadi hal yang penting untuk melengkapi data kasus stunting, maka dari itu posyandu harus memiliki alat antropometri dan SDM yang mumpuni dalam bidang tersebut.
“Penilaian ini juga didasari dari data pengukuran balita di posyandu, maka posyandu harus punya alat ukur Antrpometri dan juga SDM yang mendukung,” katanya.
Wnarni menambahkan, terkait both yang akan dipersiapkan, agar tampilan Both Lampung Selatan ini bercerita tentang inovasi-inovasi yang dilakukan dalam aksi konvergensi penurunan stunting.
“Coba bapak dan ibu, both kita nanti bercerita tentang inovasi kegiatan kita dalam 8 aksi yang kita lakukan, jadi orang orang tertarik untuk datang di both kita,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Winarni memaparkan aksi-aksi yang dilakukan setiap OPD dan dirinya meminta setiap aksi ada koordinator selaku penanggungjawab dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
“Mohon aksi-aksi ini ada koordinator sebagai penanggungjawabnya dan harus ada monitoring juga evaluasi,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh kepala OPD di lingkungan Pemkab Lampung Selatan beserta jajaran, camat se Lampung Selatan, kepala UPT pusat kesehatan.
