Bandarlampung, (ANTARA LAMPUNG) - Pemilihan kepala daerah oleh DPRD merupakan pemasungan hak demokrasi rakyat, ujar Ketua Tanfidz Nahdlatul Ulama (NU) Lampung K.H. Soleh Bajuri.
"Apabila undang-undang ini diberlakukan, artinya proses demokrasi di Tanah Air sudah mengalami kemunduran," kata dia, di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD sarat dengan kepentingan politik yang lebih dominan. Ada indikator politik dalam upaya pengesahan undang-undang tersebut.
Bentuk demokrasinya mana, jika pemilihan dilakukan oleh parlemen, bukannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Apakah anggota parlemen dapat mewakili aspirasi rakyat, ini menyangkut hak demokrasi semua warga negara, jangan di bolak balik dunia ini?," ujarnya.
K.H. Soleh menegaskan, ini merupakan tindakan pemasungan hak demokrasi rakyat yang sudah tertuang dalam amandemen Undang-Undang Dasar.
Sementara itu, Wakil Ketua Khatib Suriah PWNU Lampung Habib Ahmad Husyein Al Habsy mengatakan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan tanggung jawab kepala daerah yang seharusnya lebih ke masyarakat umum.
"Kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada anggota parlemen yang ada, meskipun anggota parlemen dipilih oleh rakyat secara langsung," katanya.
Habib Husyein menilai, jika pemerintah mengesahkan undang undang pilkada maka proses demokrasi sudah keluar dari fitrahnya.
"Lagi-lagi rakyat yang dirugikan, apa pemerintah bisa jamin kalau pemilihan dilakukan oleh parlemen kepala daerah terpilih bisa amanah?. Lawong yang milih rakyat aja banyak yang blenyon, apa lagi kalau di pilih oleh hanya beberapa gelintir orang, mungkin blenyonnya berjamaah," tambahnya.
