Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022 secara virtual di Ruang Command Center Dikominfotik, Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Selasa.
Webinar yang diselenggarakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) tersebut diikuti Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Ketua Komisi Pemberantasana Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan beberapa menteri lainnya.
Pertemuan tahunan kali ini mengambil tema "Cegah Korupsi Dari Hulu ke Hilir".
Baca juga: Polda Lampung ungkap kasus korupsi pembangunan jalan senilai Rp147 miliar
Dalam arahannya, Moeldoko kembali mengingatkan arahan dari Presiden untuk menciptakan sistem yang menutup celah korupsi atas hak rakyat, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak mudah disuap serta tidak melakukan pungutan liar.
Moeldoko juga mengatakan bahwa titik tekan dari 27 aksi pada tiga sektor Stranas PK tahun 2019-2020 sudah menyentuh akar permasalahan dan perlu diperkuat implementasinya.
Tiga sektor tersebut yaitu, pertama pada sektor perizinan dan tata niaga. Penerapan OSS (Online Single Submission) untuk mempercepat pelayanan perizinan, dan perbaikan DTKS dan NIK untuk optimalisasi bansos tepat sasaran.
"Layanan perizinan semakin cepat, menghemat waktu hanya 5-14 hari dan bansos pun seharusnya semakin tepat sasaran karena data DTKS dan NIK sudah mencapai 88 persen dan ini sangat panting khususnya dimasa pandemi COVID-19," ujarnya.
Baca juga: Arinal berharap ekonomi Lampung pulih tahun 2022
Kedua, pada sektor keuangan negara. Penerapan e-katalog untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengelolaan barang dan jasa pemerintah.
Terakhir sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan APIP untuk pengawasan internal serta percepatan penerapan SPBE.
Sedangkan pada aksi Stranas PK 2021-2020 berfokus pada 12 aksi di tiga ffokus sekto, yaitu percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan NIK untuk ketepatan subsidi, penguatan SPBE, penguatan pengendalian internal pemerintah dan penguatan intergritas aparat penegak hukum.
Baca juga: Menkeu sebut korupsi hambat Indonesia jadi negara berpendapatan tinggi
Moeldoko juga mengapresiasi seluruh lembaga pemerintah baik kementerian maupun daerah, pihak BUMN, swasta dan seluruh elemen masyarakat sipil yang sudah menjalankan dan mendukung aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dengan komitmen penuh dan sungguh-sungguh, sehingga target dapat dipenuhi.
"Khususnya kepada lembaga KPK yang selama ini telah menjalin kerja sama yang luar biasa, saya sangat mengapresiasi," tambah Moeldoko.
