Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menegaskan rencana untuk melakukan perampingan 18 lembaga pemerintahan dengan harapan pemerintahan dapat bekerja lebih efisien.
."Ada perampingan, dalam waktu dekat jumlahnya 18 (lembaga)," katanya, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan sejumlah media.
Baca juga: Terkait resuffle, Mendes PDTT pilih fokus bekerja selesaikan tugas
Dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu, Presiden menyampaikan kemungkinan untuk membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet karena para menteri bekerja biasa-biasa saja.
"Semakin ramping organisasi, cost-nya juga semakin kita kendalikan anggaran biayanya. Kita lihat kalau kita kembalikan ke menteri, ke dirjen, ke direktorat, kenapa harus pakai badan-badan atau komisi-komisi itu lagi?," kata dia.
Dengan perampingan lembaga dan komisi, dia berharap pemerintahan dapat bekerja lebih efisien.
Baca juga: Teguran keras Presiden dirilis agar diketahui publik
"Kapal itu se-simple mungkin sehingga bergeraknya semakin cepat, organisasi ke depan kira-kira seperti itu, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat, bukan negara gede mengalahkan negara kecil," kata dia.
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, secara terpisah menambahkan lembaga yang akan dibubarkan berbentuk komite, komisi hingga badan. "Tapi nanti kita finalkan," katanya.
Dalam pemerintahan jilid I (2014-2019) Jokowi telah membubarkan 23 lembaga.
Jokowi : Akan ada perampingan 18 lembaga pemerintah
Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (13/7). ANTARA/Desca Natalia
Kita lihat kalau kita kembalikan ke menteri, ke dirjen, ke direktorat, kenapa harus pakai badan-badan atau komisi-komisi itu lagi?, kata dia
