PDIP ingatkan bakal calon wali kota harus prioritaskan kebersihan lingkungan

id PDIP,lingkungan

PDIP ingatkan bakal calon wali kota harus prioritaskan kebersihan lingkungan

Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung, Sudin saat diwawancarai usai pertemuan antara 8 DPC di Provinsi Lampung membahas terkait Pilkada Serentak 2020. Sabtu (22/2/2020) (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Bandarlampung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Lampung mengingatkan bahwa bakal calon wali kota dan wakilnya yang akan ditetapkan pada Maret 2020 oleh partainya harus bisa memproritaskan lingkungan dan menjaga kebersihan wilayahnya.

"Ini berlaku di semua daerah karena Ibu ketua umum (ketum) Megawati Soekarno Putri berpesan jagalah lingkungan dan kebersihan jangan setelah duduk hal itu tidak dilakukan," kata Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung Sudin di Bandarlampung, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa saat ini banyak kepala daerah yang tidak menjaga wilayahnya setelah duduk seperti penebangan hutan secara liar dan semakin gila-gilaan yang berujung pada kerusakan lingkungan.

Padahal, lanjutnya, waktu Megawati jadi presiden ke-5 RI menanam pohon di Gunung Kidul untuk menjaga lingkungan dan hingga kini masih terjaga dengan baik.

"Data ini kami dapat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka pada Rakerda  29 Februari 2020 nanti kami akan membagikan bibit pohon," kata dia.

Di sisi lain, Sudin, menegaskan, pihaknya tidak akan merekomendasikan atau mengusulkan ke DPP PDIP bakal calon yang pernah tersandung atau terlibat kasus korupsi.

"Kalo kriteria calon pasti setiap wilayah beda, jadi nanti kita laporkan secara detail dan tertulis bakal calon ke DPP. Jadi kita juga akan mencalonkan yang bebas dari korupsi," kata dia.

Ketua DPD PDIP itu pun menginginkan calon setiap daerah diisi oleh orang-orang yang mumpuni dan berkualitas karena ini bukan hanya sekedar menduduki jabatan kepala daerah tapi setelah jadi mereka harus bisa merefleksikan hak dan kewajibannya baik kepada masyarakat maupun partai.

"Kalau saya ditanya kader dalam partai akan dilebihkan jelas harus dilebihkan tapi semuanya punya hak yang sama untuk maju namun ini rekomendasi di DPP sebentar lagi selesai," ujarnya.