Jakarta (ANTARA) - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memperbolehkan pembahasan paham-paham seperti marxisme dan khilafah di kampus asalkan sebatas ilmu pengetahuan dan di bawah bimbingan dosen.
"Mengkaji ilmu pengetahuan di kampus silakan, yang tidak boleh adalah memilih itu sebagai ideologi, karena negara telah menetapkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Pancasila," kata Nasir kepada wartawan, di Jakarta, Selasa.
Nasir mengatakan Indonesia memiliki empat pilar kebangsaan yakni NKRI, Pancasila sebagai ideologi bangsa, Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar ini yang harus dipegang teguh oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Dia mengatakan paham-paham di luar Pancasila dapat dibahas dan dikaji dalam bentuk kajian akademik dan secara terbuka atau di mimbar akademik.
"Batasannya adalah mengkomparasikan. Katakan kalau orang berbicara tentang Pancasila berbicara tentang ideologi suatu negara, bagaimana negara-negara lain yang punya pengalaman ideologinya katakan marxisme, negara pakai ideologi kapitalis, ada satu negara khilafah, kenapa mereka melakukan itu, sejarahnya bagaimana mereka terjadi, tapi Indonesia tidak pernah memilih itu, Indonesia telah memilih NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan semboyan Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.
Dia mengatakan empat pilar kebangsaan itu merupakan hasil pemikiran para pendahulu yang berasal dari berbagai latarbelakang yang bertujuan untuk merajut kebersamaan dalam Indonesia yang satu.
Sekalipun membahas paham-paham seperti marxisme, maka hanya sebatas kajian internal antara mahasiswa dan dosen dan tidak untuk publik.
"Ini hanya untuk konsumsi internal di dalam kajian akademik, kalau kajiannya dibawa keluar berarti propaganda, itu tidak boleh," ujarnya.
Di samping itu, Nasir meminta seluruh rektor perguruan tinggi dan direktur politeknik di seluruh Indonesia untuk mendata nomor kontak telepon dan media sosial baik dosen, pegawai maupun mahasiswa untuk mencegah radikalisme.
"Kalau mereka terpapar radikalisme katakan tergabung HTI (Hizbut-Tahrir), maka nanti kita akan cek apakah benar, melalui profiling, kalau datanya sudah ada maka profilingnya akan lebih cepat. Kalau memang itu terbukti, maka kita harus edukasi mereka, harus kembali ke NKRI," ujarnya.
Berita Terkait
Guna perkuat pertahanan, Dewa United kembali datangkan rekrutan baru
Minggu, 17 Juli 2022 5:41 Wib
Indonesia mendukung resolusi PBB tentang situasi kemanusiaan di Ukraina
Jumat, 25 Maret 2022 11:19 Wib
Meski belum bisa cetak gol, pelatih Persib akui pemainnya sudah kerja keras lawan Persikabo
Selasa, 28 September 2021 5:29 Wib
Direnovasi, Masjid Agung Darunnajah Putussibau, Kapuas Hulu diresmikan penggunaannya
Minggu, 14 Februari 2021 6:20 Wib
UNU Lampung gelar wisuda sarjana perdana
Minggu, 20 Desember 2020 13:52 Wib
Sidik korupsi, KPK panggil mantan anggota DPRD Lampung Tengah Muhammad Nasir
Rabu, 21 Oktober 2020 11:18 Wib
Supardi berharap kompetisi Liga 1 bisa kembali bergulir
Minggu, 31 Mei 2020 20:28 Wib
400.000 orang bakal terima KIP Kuliah pada 2020
Minggu, 13 Oktober 2019 18:46 Wib