Bandarlampung (Antaranews Lampung) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan saat ini pembangunan harus berwawasan kebencanaan karena Indonesia wilayah rawan bencana.
"Pembangunan di daerah itu harus berwawasan kebencanaan. Kalau dulu ada pembangunan berwawasan lingkungan, sekarang lingkungan yang seperti apa? Di Indonesia lingkungannya penuh bencana," kata Kepala Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Ariska Rudyanto di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, daerah, terutama yang rawan bencana, seharusnya bisa mengelola isu kebencanaan yang sebenarnya isu negatif bisa dibalik menjadi suatu keuntungan.
"Harus lebih siap, undang para ahli, jadi nanti ada investor kita sudah siap, termasuk ada SOP, jika terjadi bencana apa yang harus dilakukan, jadinya promosi juga bahwa daerah siap meski di wilayah rawan bencana," kata dia.
Hal itu, seperti di Bali yang merupakan daerah wisata akan tetapi di satu sisi juga rawan gempa dan tsunami. Akan tetapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) proaktif untuk melakukan sosialisasi.
Hotel-hotel disertifikasi serta mempunyai standar operasional yang sesuai dengan daerah rawan bencana sehingga bangunan maupun SDM-nya lebih siap.
"Bicara jasa, apalagi wisatawan asing ini melihatnya masalah keamanan. Yang dilihat apakah hotelnya siap, juga SDM-nya," kata Ariska.
Dia mengatakan pada umumnya pemerintah daerah yang sudah mulai menyadari perlunya wawasan kebencanaan dalam pembangunan adalah daerah yang sudah pernah terdampak bencana dengan dampak yang masif, seperti gempa bumi dan tsunami.
"Kuncinya adalah pemda harus tegas, harus bisa memberikan semacam pengertian atau kalau perlu beri insentif kepada dunia usaha yang sudah mau menerapkan wawasan kebencanaan," katanya.
Pihak BMKG sarankan pembangunan harus berwawasan kebencanaan
Hujan lebat mengguyur wlayah Lampung) (Hisar Sitanggang/Antaranews Lampung/)
