Pemerintah Perlu Antisipasi Kenaikan Jumlah PMKS

Jakarta, (ANTARA Lampung) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah perlu menyiapkan program-program tambahan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia akibat kenaikan harga komoditas energi.

"Bahan bakar minyak (BBM) dan gas merupakan kebutuhan pokok yang pengelolaannya ditangani langsung pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab agar kebijakan menaikkan harga kedua bahan pokok tersebut tidak menimbulkan masalah sosial," kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Sabtu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini kenaikan kedua harga komoditas tersebut akan menimbulkan efek domino dalam kehidupan sosial, terutama bagi masyarakat miskin yang tersebar di seluruh tanah air.

Apalagi, kata Saleh, sejauh ini pemerintah masih mengandalkan program-program pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Program-program reguler yang setiap tahun digulirkan tersebut dikhawatirkan tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat.

"Pasalnya, dampak kenaikan BBM, gas dan menyusul kenaikan harga kebutuhan lainnya, tidak seimbang dengan masalah sosial yang ditimbulkannya. Sementara, program-program Kementerian Sosial yang ada hanyalah meneruskan program di tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.

Kalaupun ada penambahan Saleh meyakini tidak cukup untuk menjangkau semua orang yang membutuhkan.

Menurut dia, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) mungkin bisa diandalkan. Namun, kedua program itu sudah ada sasarannya.

"Bila ada tambahan target sasaran, anggaran yang ada dipastikan tidak mencukupi. Begitu juga dengan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH), Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling) dan lain-lain," ujarnya.

Karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan program lain yang bisa langsung menyentuh masyarakat yang tidak harus ada di Kementerian Sosial tetapi bisa dititipkan di kementerian lain.

"Masing-masing kementerian itu punya anggaran bantuan sosial. Tinggal merumuskan program alternatif yang bisa menyentuh simpul-simpul masyarakat miskin. Dengan begitu, stabilitas sosial dan kesenjangan sosial dapat dihindari," pungkasnya.