Jakarta (Antara Lampung) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menentukan sikap terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan memilih pilkada langsung, namun dengan catatan adanya perbaikan.
"Ada 10 catatan dari partai. Jika semuanya masuk dalam RUU maka Demokrat mendukung pilkada langsung," ujar Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan dalam jumpa pers di Kantor DPP di Jakarta, Kamis.
Ke-10 catatan itu, kata dia, yakni harus digelarnya uji publik atas integritas dan kompetensi calon kepala daerah, efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada harus dan mutlak dilakukan, pengaturan kampanye dan pembatasan kampanye terbuka.
Berikutnya, adanya akuntabilitas dana kampanye, larangan "sewa" kendaraan partai atau memberi mahar agar dipilih partai politik tertentu untuk maju, larangan fitnah dan kampanye hitam.
Catatan lainnya, lanjut dia, larangan pelibatan aparat birokrasi, larangan pencopotan aparat birokrasi usai pilkada, penyelesaian sengketa hasil pemungutan suara serta pencegahan kekerasan menjadi tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.
"Kalau dilanggar satu poin maka harus didiskualifikasi," kata politisi yang juga menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabinet Indonesia Bersatu II tersebut.
Menurut dia, keputusan ini salah satunya karena pilkada secara langsung terjadi saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Pihaknya mengakui, selama dilakukan pilkada langsung masih banyak kekurangan yang terjadi sehingga partainya mengusulkan sejumlah perbaikan dengan harapan pilkada yang akan datang menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Partai Demokrat, kata dia, berharap pilkada yang sudah demokratis pada prinsipnya betul-betul diinginkan rakyat karena bersifat demokratis.
Berita Terkait
Dewan Pers: Insan media perlu jaga independensi di momen pilkada
Jumat, 3 Mei 2024 5:38 Wib
Sekda Lampung sebut visi dan misi calon kepala daerah harus mengacu RPJM
Senin, 29 April 2024 15:46 Wib
Pemprov Bali cairkan seluruh dana pengamanan pilkada sebesar Rp132 miliar
Senin, 29 April 2024 12:35 Wib
Pakar sebut Ahok masih punya keinginan jadi Gubernur Jakarta
Minggu, 28 April 2024 14:31 Wib
KPU Lampung: Peluncuran Pilgub bertujuan sosialisasi tahapan pilkada 2024
Minggu, 28 April 2024 6:59 Wib
DKPP: Penyelenggara pilkada harus berintegritas
Minggu, 28 April 2024 5:37 Wib
Anies: Belum pikirkan rencana maju Pilkada DKI
Sabtu, 27 April 2024 14:29 Wib
Surya Paloh: Nasdem buka kemungkinan usung Anies di Pilkada DKI
Sabtu, 27 April 2024 10:26 Wib