Jakarta (ANTARA) - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali mengatakan bahwa berdasarkan data dari lembaga survei miliknya, mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.
“Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai,” kata Denny JA dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan survei LSI Denny JA pada Agustus 2023, hanya sebanyak 16,8 persen responden yang menyatakan setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.
“Tapi mayoritas sebesar 71,6 persen menyatakan ‘Kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai’,” kata dia.
Denny menjelaskan hal itu terjadi karena mayoritas publik menginginkan presiden yang akan bekerja untuk kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan publik, bukan untuk kepentingan partai.
“Katakanlah kata ‘petugas’ ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan ‘presiden petugas rakyat’ atau ‘presiden petugas konstitusi’,” kata Denny.
Dia pun mengatakan bahwa tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi Indonesia yang menyatakan presiden bertanggung jawab kepada partai.
“Memang benar presiden itu diusulkan oleh partai, tapi semua kebijakannya, semua pandangannya, tak harus disetujui dulu oleh partainya. Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya,” imbuh Denny.
Menurutnya, menyatakan presiden petugas partai menyalahi prinsip demokrasi karena presiden sejatinya bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan partai dan elitenya.
Dia pun menyebut bahwa dalam banyak sejarah, presiden berjuang untuk bangsa dan negara, walaupun terkadang harus melawan kebijakan partainya sendiri.
“John F Kennedy pernah menyatakan ‘Ketika menjadi presiden, kesetiaanku kepada negara dimulai, dan kesetiaanku kepada partai berhenti’,” kata dia.
Menjelang Pemilu Presiden 2024, tambah dia, masyarakat perlu tahu prinsip yang benar dan salah, serta prinsip yang harus dipopulerkan dan yang jangan digunakan.
“Menyatakan presiden petugas partai itu tak hanya menyalahi prinsip demokrasi, tapi juga tak tertulis dalam konstitusi kita,” tegas Denny.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Denny JA: Mayoritas publik tidak setuju presiden petugas partai
Berita Terkait
Mendag: Harga jagung pakan ternak mulai turun
Jumat, 8 Maret 2024 17:45 Wib
TKN Prabowo-Gibran semakin optimistis lihat hasil survei LSI Denny JA
Rabu, 14 Februari 2024 18:00 Wib
Ganjar-Mahfud siap merahkan "Bumi Blambangan" Banyuwangi
Rabu, 7 Februari 2024 13:27 Wib
LSI Denny JA: Gerindra berpotensi raih empat kursi di Dapil Jabar7
Senin, 29 Januari 2024 18:12 Wib
Survei : Pemilih basis Jokowi hengkang, elektabilitas Ganjar-Mahfud turun
Sabtu, 30 Desember 2023 9:34 Wib
Astra Infra pastikan kesiapan jalan tol hadapi libur Natal-Tahun Baru 2023/2024
Jumat, 17 November 2023 13:02 Wib
LSI Denny JA : Elektoral Gibran lebih tinggi dibandingkan Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar
Rabu, 18 Oktober 2023 14:08 Wib
Survei LSI sebut elektabilitas Anies turun pascadeklarasi dengan Muhaimin
Senin, 2 Oktober 2023 19:27 Wib