Pemprov Lampung komitmen tingkatkan kemandirian fiskal

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen meningkatkan kemandirian fiskal daerah pada 2023, sebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Mulyadi Irsan.

"Kemandirian fiskal merupakan indikator utama saat mengukur kemampuan pemerintah daerah, dalam membiayai secara mandiri setiap kegiatan pemerintah," ujarnya di Bandarlampung, Lampung, Sabtu.

Dia mengatakan kemandirian fiskal Provinsi Lampung pada 2022-2023 mengalami peningkatan, yang terlihat dari kenaikan realisasi pendapatan daerah dan APBD.

"Ini terlihat salah satunya dari peningkatan pendapatan daerah yang terjadi pada 2021-2023. Pada 2021, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,249 triliun, pendapatan transfer Rp4,219 triliun, dan pendapatan lainnya yang sah Rp10,642 miliar, sehingga total realisasi APBD tercatat ada Rp7,469 triliun," katanya.

Ia menjelaskan pada 2022, PAD mengalami peningkatan menjadi Rp3,678 triliun, pendapatan transfer Rp3,280 triliun, dan pendapatan lain yang sah berjumlah Rp39,713 miliar.

"Pada 2022, PAD meningkat dari pendapatan pajak daerah yang jumlahnya Rp3,126 triliun, kemudian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Rp33,335 miliar menjadi Rp45,568 miliar," ucapnya.

Menurut dia, untuk 2023, realisasi PAD Rp4,146 triliun, pendapatan transfer Rp3,266 triliun, dan pendapatan lain yang sah Rp14,602 miliar.

"PAD 2023 ini terlihat ada peningkatan karena ditopang dengan adanya pendapatan retribusi daerah sebesar Rp8,460 miliar, naik dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp6,602 miliar," tambahnya.

Dia melanjutkan ada pula kontribusi dari hasil pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meningkat dari Rp45,56 miliar menjadi Rp375,246 miliar.

"Lalu, untuk pendapatan lain yang sah Rp779,720 miliar meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp499,813 miliar. Dengan adanya ini maka kami pun berkomitmen agar kemandirian fiskal dapat terus ditingkatkan," ujar dia.