Pendapatan operasional Babinsa naik menjadi Rp2,7 juta

Jakarta (Antaranews Lampung) - Presiden Joko Widodo mengatakan, pendapatan operasional bintara pembina desa (Babinsa) akan dinaikkan pada Juli 2018 nanti mencapai 771 persen dari biasanya per bulan terendah Rp310 ribu menjadi Rp2,7 juta.

"Pendapatan operasional Babinsa pada Juli nanti akan dinaikkan. Kenaikan ini melompat 771 persen," kata Presiden saat memberikan sambutan pada acara Buka Bersama dengan Keluarga Besar TNI-Polri, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6).

Sementara peningkatan pendapatan operasional Babinsa yang tertinggi sebesar Rp1.335.000 dinaikkan menjadi Rp 3,6 juta. Dengan pengumuman yang diungkapkannya itu, kata Presiden, para Babinsa yang berada di pelosok-pelosok akan merasa senang.

"Saya kira seluruh Babinsa yang mendengar apa yang saya umumkan ini akan sangat gembira terutama yang berada di pelosok-pelosok," kata Presiden Jokowi.

Selain menaikkan pendapatan operasional Babinsa, pemerintah juga akan menaikan tunjangan kinerja (tukin) yang akan juga diberikan di bulan Juli. Tukin TNI dan Polri akan dinaikkan menjadi 70 persen.  "Pada Juli nanti, Aparatur Sipil Negara (ASN)  juga akan mendapatkan gaji ketiga belas," katanya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, kenaikan pendapatan operasional bagi Babinsa itu patut disyukuri oleh seluruh Babinsa di Tanah Air.

"Tadi kan sudah dijelaskan oleh bapak Presiden ya, ada kenaikan, yang tadinya hanya nerima sekian itu nantinya akan nerima lebih. Jadi Rp3 juta. Ini adalah yang harus kita syukuri karena Babinsa adalah bagian dari TNI yang tugas langsung di depan sebagai tiga pilar kekuatan," kata Panglima TNI.

"Yang jelas mereka kan punya tupoksi ya, itu lah yang ditingkatkan. Jadi, dulunya kegiatan-kegiatan yang harus dapat melayani masyarakat nanti akan terus ditingkatkan. Kemudian tamu-tamu yang datang ke desa atau RT tentunya harus lapor 1 x 24 jam. Ini lebih intens. Kemarin sudah, nanti akan digiatkan lagi," katanya.

Panglima TNI menegaskan peningkatan pendapatan operasional tidak ada urgensinya dengan tahun politik karena TNI netral. "Tidak ada, tidak ada ya, kan sudah disampaikan bahwa TNI-Polri itu netral dan politik negara," ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, keputusan pemerintah menaikkan pendapatan operasional bagi Babinsa sudah tepat.

Untuk tahap selanjutnya, DPR juga akan mendorong pemerintah meningkatkan dana operasional bagi Bhayangkara Pembina keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).

"DPR mendukung penuh keputusan Presiden. Itu keputusan yang sudah tepat. Dengan gaji yang ada sekarang ini sangat tidak mencukupi, terutama melihat perkembangan situasi ekonomi saat ini di mana harga-harga juga naik," ujarnya.