Tjahjo: Pengunduran Diri Basuki Tjahaja Purnama Bisa Diproses

id pengunduran diri ahok diproses, menteri dalam negeri, tjahjo kumolo

Tjahjo: Pengunduran Diri Basuki Tjahaja Purnama Bisa Diproses

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (FOTO: Antaranews.com/Dok)

...Hasil pembicaraan saya dengan Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa mundurnya Ahok, dengan tidak mengajukan upaya banding, prinsipnya sudah memenuhi ketentuan keputusan hukum final," ujar Mendagri..
Jakarta (ANTARA Lampung) - Pengunduran diri Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kini sudah dapat diproses, kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

"Hasil pembicaraan saya dengan Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa mundurnya Ahok, dengan tidak mengajukan upaya banding, prinsipnya sudah memenuhi ketentuan keputusan hukum final," ujar Mendagri melalui pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Pernyataan Jaksa Agung tersebut juga berarti bahwa pemerintah sudah dapat memproses pemberhentian Ahok, tanpa harus menunggu sikap kejaksaan terkait pengajuan banding, terhadap keputusan hukum kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

"Jadi sudah bisa diproses pemberhentiannya," kata Tjahjo.

Menurut Mendagri, mekanisme pemberhentian Ahok dari jabatannya diawali dengan permintaan Kemendagri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, untuk menggelar sidang paripurna yang akan membahas surat keputusan pengunduran diri Gubernur nonaktif ibu kota ini.

Hasil sidang tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk menjadi acuan diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Ahok, serta menjadi dasar pemerintah untuk melantik Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebagai gubernur definitif.

Sebelumnya, proses pengunduran diri Ahok sempat terhambat karena Mendagri Tjahjo Kumolo menunggu sikap Kejaksaan Agung, yang masih mengkaji keputusan pengadilan negeri dalam kasus penodaan agama.

Hal ini juga kemudian menghambat kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang saat ini dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, dengan kewenangan terbatas di pemerintahan. (ANTARA)
Pewarta :
Editor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar