Land Swap akan dikedepankan untuk menekan deforestasi

Jakarta (ANTARA Lampung) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengedepankan prosedur tukar menukar kawasan hutan (land swap) untuk mengerem laju deforestasi di kawasan hutan yang dapat dikonversi (HPK) dan areal penggunaan lain (APL).

Sekjen Kementerian LHK Hadi Daryanto di Jakarta, Rabu,  mengemukakan "land swap" mempertahankan hutan yang berada di HPK dan APL untuk ditukar dengan kawasan hutan yang terlanjur terdegradasi.

"Ini bagian dari perbaikan tata kelola kehutanan," katanya usai pertemuan dengan United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN-SDSN).

UN-SDSN merupakan organisasi yang beranggotakan berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi dan dunia usaha. Hadir dalam kesempatan tersebut ekonom yang juga Direktur UN-SDSN Dr. Jeffrey D. Sachs dan Leader Council Dr. Mari Elka Pangestu.

Luas HPK tercatat 13,1 juta hektare, meski demikian sebagian besar telah dibebani izin perkebunan dan sebagian lagi telah berubah fungsi menjadi pemukiman transmigran.

Secara legal hutan yang berada di HPK dan APL bisa dikonversi, prosedurnya dilakukan lewat mekanisme review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diajukan pemerintah daerah.

Namun Hadi mengaku pihaknya belum menginventarisasi detil tentang potensi lahan yang bisa diproses tukar menukar.

Untuk perbaikan tata kelola hutan Indonesia telah menerapkan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut.

Menurut Sekjen, perbaikan tata kelola kehutanan merupakan bagian dari implementasi konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Kerja sama yang terjalin dengan UN-SDSN diharapkan bisa melahirkan berbagai rekomendasi tahap lanjut lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas program pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu, Jeffrey Sach mengatakan semua pihak harus didorong untuk terlibat mengelola sumber daya dengan baik agar tidak menghancurkannya untuk generasi mendatang.(Ant)