Medan (Antara) - Pengusaha Sumatera Utara menilai kebijakan Pemerintah yang menerapkan sistem bangun dan jual pada pola pembangunan jalan Tol Trans Sumatera tidak tepat, karena implementasinya lambat.
"Perlu meniru pola percepatan pembangunan jalan tol/infrastruktur model Malaysia dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) serta pola investasi pertambangan di Kanada, Australia," kata Timbul Raya Manurung di Medan, Minggu.
Menurut mantan Co Chairman Taskforce Infrastruktur, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle itu di luar negeri, perusahaan jalan tol/infrastruktur atau pertambangan yang sedang kontruksi bisa "listing" di pasar saham.
Walaupun belum operasi atau belum laba seperti BUMN PT.Hutama Karya yang akan ditunjuk Pemerintah menggarap jalan Tol Trans Sumatera itu.
"Kalau bangun dan jual yang diterapkan, maka pembangunan Tol Trans Sumatera itu akan lambat akibat dananya terganggu," ucapnya.
Alumni Teknik Geologi Universitas Gajah Mada itu menyebutkan pembangunan konstruksi satu ruas jalan tol itu perlu 24-36 bulan.
"Bayangkan memerlukan berapa lama untuk menyiapkan Trans Sumatera yang hampir 3.000 kilometer," ujarnya.
Menko Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta, Jumat lalu menyebutkan, pola pembangunan jalan Tol Trans Sumatera adalah bangun dan jual, di mana begitu pembangunan satu ruas selesai langsung dijual dan uangnya untuk pembangunan ruas lain.
Dengan cara itu, kata dia, tidak perlu ada modal Pemerintah yang terlalu besar untuk membangun Tol Trans Sumatera itu.
Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menyebutkan Pemerintah mempercepat proyek pembangunan tol itu sepanjang 2.628 kilometer.
Peraturan Presiden soal penugasan BUMN yang mengerjakan tol itu akan keluar dalam pekan depan.
Tol Trans Sumatera yang terdiri dari 23 ruas melewati sembilan provinsi direncanakan berlangsung sampai 2025.
Terkait Tol Trans Sumatera itu, Oktober nanti dua tol prioritas yakni Medan-Binjai dan Palembang_Indralaya akan akan di-"launching" atau diluncurkan.
Pola Bangun-Jual Trans Sumatera
Jalan Lintas Sumatra ruas Panjang- Rajabasa Bandarlampung saat dilakukan pelebarkan. Pelebaran itu ditargetkan tuntas dalam waktu dua tahun dan memakan biaya Rp153 miliar. (ANTARA FOTO Dok/Hisar Sitanggang).
Perlu meniru pola percepatan pembangunan jalan tol/infrastruktur model Malaysia dan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) serta pola investasi pertambangan di Kanada, Australia."
