Lapas Rajabasa kesulitan penuhi sisa kuota DPT karena Disdukcapil tak beri akses

Bandarlampung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandarlampung, mengaku kesulitan untuk memenuhi kuota calon Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kendalanya kami cukup kesulitan karena tidak bisa mendapat akses dari Disdukcapil Bandarlampung," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas I Bandarlampung, Syaiful Sahri melalui Kepala Bidang Pembinaan, Wahyu Santosi di Bandarlampung, Jumat.

Ia menjelaskan kesulitan tersebut dikarenakan berdasarkan keterangan Disdukcapil bahwa pihak Disdukcapil telah bekerja sama melalui Eselon I yakni antara Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) dan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Bahkan pihaknya telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Disdukcapil untuk meminta diberitahukan terkait Nomor Kartu Keluarga (NKK) dalam memenuhi kuota warga binaan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka Pemilu.

"Disdukcapil menjawab bahwa mereka tidak bersedia memberikan itu," kata dia.

Pihaknya sama sekali tidak menyalahi aturan terkait adanya kerjasama antara Dirjen PAS dan Ditjen Dukcapil. Namun pihaknya hanya meminta akses agar dapat mengetahui NKK warga binaan yang belum ada dalam mata pilih mendatang.

"Kita tahu bahwa ini adalah untuk kebutuhan pesta demokrasi dan kita sama sekaki tidak ada kepentingan lain kecuali untuk memenuhi kuota yang kurang ini. Kami sudah bersurat namun Disdukcapil tidak bersedia memberikan dengan alasan MoU itu, padahal kita kan sama-sama instansi," kata dia lagi.

Ia menambahkan kuota DPT yang telah diberikan oleh pihak KPU mencapai sebanyak 772 warga binaan dari total warga binaan yang ada sebanyak 1.044.

Namun, lanjut dia, yang sudah terpenuhi baru mencapai 659 dikarenakan ada yang mutasi, bebas, dan lainnya.

"Diusulkan 772 yang terdaftar 659 karena ada yang mutasi dan sebagainya. Sisa dari keseluruhan warga binaan yang ada mencapai 380-an. Dan ini yang sedang kita kejar," katanya.