Bandarlampung (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan investasi di daerah.
"Kami datang ke provinsi ini dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke beberapa institusi di Lampung, salah satunya Pemkot Kota Bandarlampung dalam hal pelayanan publik," kata Deputi IV Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa, di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan untuk meningkatkan akses ke pelayanan publik, pihaknya memprioritaskan integrasi pelayanan "one stop service area" dalam bentuk MPP, sehingga beragam jenis layanan berada dalam satu lokasi atau gedung.
"Intinya kami melakukan koordinasi untuk upaya peningkatan pelayanan publik di Bandarlampung. Kami juga ingin melihat perkembangan MPP di kota ini sejauh mana sebab Wali Kota Bandarlampung periode sebelumnya, Herman HN, sudah menandatangani komitmen bersama Kemenpan RB pada Maret 2020," kata dia.
Dia juga menjelaskan bahwa nantinya bila Mal Pelayanan Publik di Bandarlampung telah terealisasi, di dalamnya akan terdapat jenis layanan publik termasuk instansi vertikal, yang terintegrasi dalam satu lokasi.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandarlampung, Deddy Amarullah, mengatakan pemkot setempat telah merencanakan dan menyatakan kesanggupannya untuk membangun Mal Pelayanan Publik.
Ia pun menyatakan bahwa tahun 2022 Pemkot Bandarlampung pun akan melangsungkan pembangunan MPP yang nantinya semua pelayanan dan perizinan serta pelayanan kewenangan instansi vertikal seperti Kejaksaan dan Pertanahan ada di sana.
"Untuk sementara pelayanan instansi vertikal akan menempati Lantai 10 Gedung Pelayanan Satu Atap. Sekarang lagi dipersiapkan jaringannya,” kata dia.
Kemenpan RB sebut MPP bertujuan tingkatkan pelayanan dan investasi
Deputi IV Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa, saat dimintai keterangan. Selasa, (12/10/2021). (ANTARA/Dian Hadiyatna)
