Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas jika angka kejadian positif COVID-19 di daerah itu mengalami peningkatan.
“FSGI mendorong pemerintah daerah tidak membuka sekolah atau madrasah pada Juli 2021 jika kasus COVID-19 di daerah itu lebih dari lima persen,” ujar Heru dalam diskusi publik yang dipantau di Jakarta, Senin.
FSGI juga mendorong pemda tidak membuka PTM di sekolah atau madrasah hanya dengan pertimbangan gurunya sudah divaksinasi, karena kekebalan kelompok belum terbentuk di sekolah ketika guru divaksinasi, namun peserta didik belum divaksinasi mengingat vaksin COVID-19 untuk anak belum ada.
“FSGI juga meminta pemda melibatkan epidemiolog dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di daerahnya untuk meminta pertimbangan saat hendak memutuskan membuka madrasah/sekolah tatap muka pada Juli 2021 nanti,” tambah dia.
Baca juga: Bupati Lampung Tengah tinjau KBM tatap muka di SMPN 1 Gunung Sugih
Selain itu, FSGI mendorong pemerintah pusat dan pemda bersama-sama menyosialisasikan kepada para pendidik untuk mau divaksinasi dan tidak mempercayai hoaks yang beredar bahwa vaksinasi COVID-19 membahayakan.
FSGI juga meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan nota kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM.
Sekolah perlu mendapat arahan dalam penyusunan protokol kesehatan di satuan pendidikan, dan dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat.
Baca juga: IDAI sebut belum saatnya pembelajaran tatap muka
Misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung.
“Kami juga meminta agar pemerintah pusat tidak memberlakukan kebijakan seragam terkait pembukaan sekolah. Kami mendukung jika pembukaan sekolah di pulau-pulau kecil atau wilayah-wilayah pelosok yang kasus COVID-19 rendah, dengan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dan siswa yang masuk hanya 50 persen," katanya.
"Apalagi di wilayah-wilayah ini memiliki kendala besar dalam melaksanakan PJJ secara daring. Artinya, kebijakan membuka atau tidak PTM di Indonesia memang tidak bisa diseragamkan,” imbuh dia.
Baca juga: Lamtim akan terapkan belajar tatap muka pada awal Juli
Kebijakan belajar dari rumah dan pendidikan jarak jauh, lanjut dia, harus diperbaiki agar dapat melayani semua anak dan mengatasi turunnya kualitas pendidikan. Selama pandemi COVID-19, sekolah harus menerapkan PJJ dan PTM secara bergiliran, karena itu pemerintah tidak boleh berhenti mengevaluasi dan memperbaiki PJJ.
“FSGI mendorong PTM diselenggarakan dengan mengedepankan pembahasan pada materi-materi yang sulit dan sangat sulit di seluruh mata pelajaran, serta mengutamakan materi praktik yang sulit didaringkan,” kata Heru.
