Untuk perbaiki infrastruktur, Riau kejar dana hibah sektor pariwisata

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau mengejar dana hibah sektor pariwisata dari APBN khususnya untuk memperbaiki infrastruktur ke destinasi pariwisata yang potensial.

Gubernur Riau, Syamsuar dalam pernyataan pers di Pekanbaru, Kamis, mengatakan kondisi infrastruktur menjadi perhatian penting karena potensi destinasi wisata tidak bisa optimal menarik wisatawan jika kondisi infrastruktur yang buruk.

Contohnya adalah Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis, yang memiliki keunggulan pariwisata bahari dengan bentang pantai sepanjang 17 kilometer dan juga memiliki potensi pendukung lainnya. Pulau Rupat juga strategis lokasinya karena mudah diakses dari pasar-pasar potensial seperti Malaysia dan Singapura.

"Itulah sebabnya, segala sarana pendukung salah satunya infrastruktur jalan untuk sektor wisata di Bumi Melayu Riau sangat dibutuhkan demi menunjang kemajuan sektor tersebut," kata Syamsuar.

Kemudian ada Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar, Kota Siak Sri Indrapura dan Cagar Biosfer Danau Zamrud yang merupakan paru-paru dunia.

"Masih banyak lagi potensi wisata di Provinsi Riau yang memberikan nilai yang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya prospek di Riau sangat menjanjikan," katanya.

Hibah sektor pariwisata yang dimaksud oleh Syamsuar adalah salah satu program pemerintah pusat yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 dana hibah mencapai Rp3,3 triliun.

Pelaksana Harian Sekda Provinsi Riau Masrul Kasmy mengatakan pola hibah sektor pariwisata bisa dimanfaatkan untuk menunjang infrastruktur kepariwisataan di Riau. Pemprov Riau akan mengupayakan optimalisasi pembangunan infrastruktur kepariwisataan di daerah dengan memanfaatkan sumber dana hibah sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Salah satunya yang mungkin bisa dimanfaatkan, ya PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), untuk menunjang perbaikan infrastruktur, terutama di daerah-daerah," katanya.

Menurutnya, pemanfaatan sumber anggaran tersebut juga perlu dilakukan secara fokus dan terarah. Misalnya khusus untuk perbaikan infrastruktur sektor kepariwisataan. Dengan perbaikan kondisi infrastruktur jalan sebagai urat nadi sektor pariwisata maka sektor lain yang berkaitan dengan itu juga akan terangkat.

Meski demikian, Masrul Kasmy meminta inisiatornya tetap dari pemerintah kabupaten/kota. Mengingat daerah lah yang lebih memahami situasi dan kondisi masing-masing apa yang dibutuhkan.

"Makanya kami mendorong ini ke kabupaten. Inisiasinya harus dari kabupaten karena mereka yang mengetahui kondisi kepariwisataan di daerah mereka masing-masing. Seperti di Rokan Hilir, itu berpotensi untuk dikembangkan," ujarnya.