KPU larang bakal calon bawa massa saat penetapan calon dan nomor urut

Bandarlampung (ANTARA) -
KPU Kota Bandarlampung menegaskan akan melarang bakal pasangan calon kepala daerah untuk membawa massa pada  tahapan penetapan calon dan pemberian nomor urut.

"Kita akan lebih ketat lagi mungkin nanti dalam bentuk larangan agar tidak ada arak-arakan atau massa pada penetapan calon dan pemberian nomor urut," kata Komisioner KPU Kota Bandarlampung Divisi Teknis Penyelenggaraan Ferry Triatmojo, di Bandarlampung, Rabu.

Begitu pula, lanjut dia, dengan tahapan kampanye dan debat kandidat pihaknya akan terus mengimbau agar semua bakal pasangan calon hanya membawa pendukung sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh Peraturan KPU (PKPU).

"Nah, di PKPU 10 tahun 2020 sepertinya ada yang berubah terkait jumlah massa yang tadinya debat kandidat hanya boleh dihadiri 30 orang saja sekarang menjadi maksimal 50 orang kemudian pada tahapan kampanye yang tadinya hanya boleh 50 orang sekarang berubah menjadi 100 orang," kata dia

Menurutnya, dengan masih adanya rapat umum potensi arak-arakan massa bisa saja terjadi. Namun nanti itu yang menilai Bawaslu apakah bakal calon tersebut melanggar aturan dan akan dikenakan sanksi.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung, Candrawansah mengatakan bahwa jika masih terdapat bakal pasangan calon yang melakukan arak-arakan dalam melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pilkada di tengah pandemi tentunya akan dikenakan sanksi berupa administrasi.

"Karena ini sudah masuk dari PKPU maka Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap bakal calon terhadap setiap kegiatannya dan bila ada pengumpulan massa kita akan memberikan rekomendasi ke KPU agar mereka diberikan sanksi," kata dia.

Tentunya, lanjut dia, semua akan melalui proses kajian sebelum merekomendasikan sanksi ke KPU.

"Untuk sanksi bisa saja pengurangan masa kampanye dalam seminggu atau satu bulan penuh itu kan sanksi administrasi," tegasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Penangan COVID-19 Provinsi Lampung Reihana, mengatakan bahwa pihaknya dari awal sudah menyampaikan kepada KPU dalam melaksanakan tahapan pilkada harus ada protokol kesehatan yang diterapkan.

"Kita juga sudah memberikan buku saku kepada KPU yang isinya bagaimana protokol kesehatan yang harus diterapkan saat pilkada di tengah pandemi," kaya dia.

Ia pun berharap kerumunan dan arak-arakan massa pendukung bakal pasangan calon tidak terjadi lagi di tahapan-tahapan selanjutnya sehingga dapat menghindari penyebaran COVID-19 saat pilkada.

"Karena tahapan ini masih panjang kita berharap tidak ada lagi kerumunan-kerumunan seperti saat pendaftaran sehingga tidak terjadi penyebaran COVID-19 dari klaster pilkada," katanya.