Pemkot Bandarlampung tetap lanjutkan pembangunan flyover dan underpass di Jalan Urip Sumoharjo

id Wali Kota Bandarlampung,Pembangunan flyover

Pemkot Bandarlampung tetap lanjutkan pembangunan flyover dan underpass di Jalan Urip Sumoharjo

Wali Kota Bandarlampung Herman HN saat diwawancarai oleh wartawan, Selasa (4/2/2020) (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Kota besar itu pasti macet, karena jumlah kendaraan yang terus meningkat. Ini bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang ada
Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandarlampung akan tetap melanjutkan rencana pembangunan jalan layang (flyover) dan bawah tanah (underpass) di Jalan Urip Sumoharjo meski menuai penolakan dari warga setempat.

"Pembangunan flyover dan underpas itu untuk kepentingan banyak rakyat. Kalau kita dengarkan satu dua orang akan susah majunya kota ini," tegas Herman HN, di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan akan mempersilahkan seluruh elemen masyarakat agar duduk bersama demi kemajuan Kota Tapis Berseri karena pembangunan jembatan layang merupakan alternatif untuk mengurai kemacetan di kota yang sedang berkembang ini.

"Kota besar itu pasti macet, karena jumlah kendaraan yang terus meningkat. Ini bisa menjadi solusi untuk mengurai kemacetan yang ada,” kata dia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandarlampung, Iwan Gunawan mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih mendiskusikan masalah desain gambar untuk pembangunan jalan layang dan jalan bawah tanah di Urip Sumoharjo tersebut.

"Saat ini proses DED baru selesai, jadi untuk untuk pembangunan flyover dan underpass di sana pasti akan ada solusinya karena selama ini kita membangun tidak pernah merugikan masyarakat malahan menguntungkan," kata dia.

Untuk pembebasan lahan warga yang terdampak pembangunan , kata dia, nanti akan ada ganti rugi lahan dan juga ganti rugi bangunan.

Sementara itu perwakilan dari forum warga terdampak pembangunan flyover-underpass Dicky Pratowo mengatakan bahwa pihak dari warga yang akan terkena langsung oleh rencana pemerintah kota tersebut telah berembuk dan menegaskan menolak berdirinya jalan layang dan jalan bawah tanah di sepanjang jalan itu.

"Kami meminta pemerintah tidak hanya memikirkan pembangunan saja tapi memikirkan dampaknya ke warga setempat yang akan kehilangan penghasilan dari proses awal pembangunan dan sesudahnya. Jadi kami minta Pemkot bisa mencari solusi lain untuk bisa mengatasi kemacetan di lokasi tersebut," kata dia.