Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) menyerahkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Lampung Tahun 2020, dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa.
Wagub Nunik mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung fokus mengentaskan kemiskinan di tahun 2020 dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020, dengan tema Pembangunan Provinsi Lampung yang dicanangkan yakni "Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan".
"Pemanfaatan anggaran pembangunan diarahkan pada enam jalur prioritas pembangunan daerah, dimana prioritas itu juga diintegrasikan dengan program dan kegiatan pendukung janji kerja pemerintah daerah yang selaras dengan visi Rakyat Lampung Berjaya," ujar Wagub Nunik.
Keenam prioritas tersebut, disebutkan Nunik, meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan pengarustamaan gender, pemberdayaan kaum difabel, dan perlindungan anak.
Selanjutnya meningkatkan nilai tambah produk unggulan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
"Kemudian mengenai reformasi birokrasi, infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kehidupan yang religius, aman, berbudaya dan inovatif; dan terakhir pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana," katanya lagi.
Nunik menyampaikan dalam Rancangan APBD Tahun 2020 yang disusun, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp7,806 triliun.
Ia menyebutkan, RAPBD itu terdiri dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp3,259 triliun. Sementara, komponen dana perimbangan direncanakan sebesar Rp 4,495 triliun dan komponen lain-Iain pendapatan yang sah sebesar Rp51,656 miliar.
Nunik mengatakan dalam rangka menghadapi tantangan pengelolaan anggaran dan terjaganya kualitas belanja daerah, pemerintah daerah juga konsisten untuk melanjutkan kebijakan untuk mengoptimalkan anggaran belanja.
"Sejalan dengan pemerintah pusat, belanja daerah diarahkan pada program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian prioritas daerah dan nasional," ujarnya.
Nunik juga menyoroti beberapa perkembangan kondisi makro ekonomi dan sosial ekonomi terkini yang melatarbelakangi penyusunan kerangka ekonomi makro dalam KUA Provinsi Lampung Tahun 2020.
Berita Terkait
Pemprov Lampung kerja sama penyediaan pupuk non subsidi bagi petani
Sabtu, 4 Mei 2024 21:46 Wib
Polisi dan warga bersihkan sampah di Kebun Tebu Lampung Barat
Sabtu, 4 Mei 2024 21:19 Wib
Polres Lampung Selatan terima penghargaan dari PT ASDP
Sabtu, 4 Mei 2024 21:02 Wib
Panen raya dorong deflasi di Lampung pada April 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 20:09 Wib
Lampung Barat terima opini WTP ke-14
Sabtu, 4 Mei 2024 20:08 Wib
Sebagian besar RI diguyur hujan sedang-lebat pada Sabtu
Sabtu, 4 Mei 2024 10:04 Wib
Pemkab Lampung Selatan 8 tahun berturut-turut raih opini WTP dari BPK
Jumat, 3 Mei 2024 18:47 Wib
Rektor pimpin FGD Renstra 2023--2027: fokus pengembangan program S-2 dan S-3
Jumat, 3 Mei 2024 18:42 Wib