Wali Kota Bandarlampung Optimistis PAD Tercapai

Bandarlampung  (ANTARA LAMPUNG) - Wali Kota Bandarlampung Herman HN optimistis pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 bisa tercapai dengan target sebesar Rp739 miliar.

"Kita upayakan di akhir tahun ini target PAD dapat terealisasi, hari ini seluruh kepala dinas, camat dan lurah sudah dipanggil guna peningkatan PAD," katanya di Bandarlampung, Selasa (12/12).

Dia mengatakan, untuk saat ini target sudah mencapai 70 persen, khusus untuk PBB sudah 65 persen.

Ia mengimbau kepada camat dan lurah untuk turun ke lapangan agar masyarakat yang belum membayar pajak, dapat segera membayarnya.

"Masyarakat yang belum bayar kemungkinan karena belum ada uang dan biasanya akhir tahun," kata dia.

Kepada masyarakat yang belum bayar PBB khususnya agar dapat segera dibayarkan, sebab ini untuk pembangunan Bandarlampung.

Ia meminta kepada provinsi agar segera membayarkan dana bagi hasil (DBH) yang nilainya mencapai Rp150 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandarlampung Yanwardi mengatakan, pihaknya sedang menggenjot dan turut menyemangati sejumlah satker penghasil PAD untuk memaksimalkan target yang diamanahkan hingga akhir tahun.

"Jumlahnya masih bisa berubah, saya yakin masih bisa bertambah hingga akhir tahun nanti," katanya.

Ia mengatakan, untuk PAD sektor hiburan dari target Rp15 miliar kini telah terkumpul Rp15,44 miliar atau telah terserap 102,93 persen dari target ditentukan.

Sektor lain yang mendekati target adalah pajak hotel dari Rp22 miliar telah terserap Rp17,81 miliar atau 78 persen, yang masih lemah adalah sektor PBB dari target Rp160 miliar baru terealisasi Rp79,89 miliar atau 49,93 persen.

Sejauh ini, segala upaya masih terus ditempuh guna memenuhi target ditentukan.

"Kami terus berupaya memaksimalkan semua sektor, seperti pajak reklame dari target Rp60 miliar memang baru masuk Rp37,54 miliar dan parkir yang ditarget Rp6,36 miliar masuk Rp4,18 miliar," kata dia.

Mengenai pajak reklame, saat ini pihaknya sedang mendalami status reklame yang sudah dipenuhi bakal calon gubernur Lampung dan perlu diketahui, reklame terkait partai politik, pemerintahan, serta rumah ibadah, tidak dapat dimasukkan dalam PAD karena hanya dikenakan biaya ke pemilik papan reklame.

"Bisa dikenakan biaya bila pencalonan perorangan itu baru kita bisa ambil pajaknya sebagai pendapatan," kata dia.

Sementara untuk sektor parkir, diakuinya ada beberapa kendala di lapangan seperti pungutan liar (pungli) oleh orang tertentu.

Terkait sektor PBB saat ini sedang proses penagihan yang dilakukan hingga pihak kecamatan, perusahaan dengan pajak di atas Rp50 juta pemkot meminta bantuan Kejari Bandarlampung untuk membantu menangih.

(ANTARA)