Pemerintah Akan Beri Gelar Pahlawan Nasional Kepada Tiga Tokoh

Jakarta (ANTARA Lampung) - Pemerintah pada 2017 ini akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada tiga tokoh, salah satunya adalah Laksamana Mahalayati, kata Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang juga Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.

"Presiden tidak mau pahlawan itu diobral-obral seperti dulu makanya (tahun) kemarin hanya 1 (yang diberi gelar pahlawan) lalu kami katakan (tahun ini) jangan satu lagi lah pak, ya sudah, bisa tiga yang diputuskan," kata Ryamizard di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Pada 2016, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh Nahdlatul Ulama Alm K.H.R. As'ad Syamsul Arifin.

Menurut Ryamizard, salah satu tokoh yang akan diberikan gelar pahlawan nasional adalah Laksamana Malahayati, salah seorang perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. "Termasuk Mahalayati kan sudah lama itu ya dari 1500-an sekian," tambah Ryamizard.

Pahlawan dari daerah lain berasal dari Nusa Tenggara Barat dan Riau. "(Ada juga) dari NTB, ada dari Riau ya (daerah) yang jauh-jauh lah, tapi saya lupa," katanya.

Berdasarkan penelusuran, tokoh dari NTB yang akan diberikan gelar pahlawan adalah Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madji,  seorang ulama kharismatik dari Pulau Lombok sekaligus pendiri Nahdlatul Wathan, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di provinsi tersebut.

Tuan Guru KH M Zainuddin Abdul Madji juga adalah kakek dari Gubernur NTB saat ini TGH. Muhammad Zainul Majdi. Sementara dari Riau ada Sultan Mahmud Riayat Syah yang gigih berperang melawan Belanda.

Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie juga menyatakan bahwa pemberian gelar akan dilakukan pada 9 November dalam rangka Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November.

Menurut Jimly, Dewan Gelar menerima usulan dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) di Kementerian Sosial yang mendapatkan usulan dari TP2GD dari daerah.

"Tahun ini, dari 9 yang diusulkan sudah dirapatkan pada prinsipnya kita adalah bangsa yang paling banyak pahlawannya, jadi paling longgar tapi tidak dibatasi juga, yang jelas pahlawan nasional bagian dari kesadaran nasional yang harus dipelihara dan saatnya membangkitkan kesadaran generasi penerus mengenai pahlawan dalam sejarah," ungkap Jimly.

Jimly mengaku ada dua nama mantan presiden yang diusulkan dalam 9 nama itu.

"Dua-duanya (nama presiden) diusulkan setiap tahun, tapi ada yang abad ke-17, abad ke-18 kalau yang masih baru memang bias menilainya," tambah Jimly. (ANTARA)