Jakarta (Antara Lampung) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian mengungkapkan DKI Jakarta merupakan daerah yang antusias menerapkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di bawah lima persen untuk Dana Investasi Real Estate (DIRE).
"Sejauh ini yang disampaikan Pak Menko Darmin Nasution, yang atunsias adalah DKI Jakarta melalui gubernurnya," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus setelah mengikuti Lokakarya Edukasi Dana Investasi Real Estate di Jakarta, Senin.
Menurut Bobby, pihaknya juga mendorong daerah-daerah lain, khususnya kota-kota besar seperti Surabaya, Medan dan kota-kota di sekitar DKI Jakarta seperti Depok dan Tangerang bisa menurunkan BPHTB.
"Karena penghitungan dari teman-teman di Real Estate Indonesia (REI) besar sekali bahkan potensi yang di Jakarta sampai Rp500 triliun karena kalau dilihat ada hotel-hotel dan perkantoran," tuturnya.
Pihaknya terus bekomunikasi dengan pemerintah daerah karena penurunan BPHTB melalui proses yang tidak sederhana dan harus menyampaikan juga ke DPRD kemudian diterbitkan dalam bentuk perda.
Dalam kesempatan yang sama, Bobby juga mengatakan potensi Dana Investasi Real Estate (DIRE) bisa mencapai Rp70 triliun-Rp90 triliun sampai lima tahun ke depan.
"Kami harapkan dengan rencana penurunan pajak penghasilan (PPh) dari rate satu persen menjadi 0,5 persen dan penurunan BPHTB dari 5 persen menjadi 1 persen di daerah, target dalam 5 tahun itu ke depan bisa terlaksana," katanya.
Berita Terkait
UPTD Kesehatan Hewan Lampung sebut potensi capaian PAD Rp126 juta
Jumat, 3 Mei 2024 17:22 Wib
Lampung Barat dapat penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kemendikbudristek
Jumat, 3 Mei 2024 14:58 Wib
Gubernur Lampung: Keberlanjutan program kunci suksesnya pembangunan
Rabu, 1 Mei 2024 10:05 Wib
BI prediksi perekonomian Bengkulu menguat 5,1 persen triwulan II 2024
Selasa, 30 April 2024 19:00 Wib
Sekda Lampung sebut visi dan misi calon kepala daerah harus mengacu RPJM
Senin, 29 April 2024 15:46 Wib
Jokowi teken pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta
Senin, 29 April 2024 8:10 Wib
Gibran sebut daerah padat penduduk dapat atensi khusus
Jumat, 26 April 2024 12:23 Wib
KPU Bandarlampung tunggu juknis pencalonan kepala daerah jalur partai politik
Selasa, 23 April 2024 14:12 Wib