Jakarta (ANTARA Lampung) - Anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo atau akrab disapa Stanley, mengingatkan pers di Indonesia bisa masuk ke dalam zaman kegelapan apabila terjadi upaya-upaya pelemahan terhadap independensi pers.
"Kalau dilakukan revisi UU Pers, dan di dalamnya diatur bahwa Dewan Pers harus melalui 'fit and proper test' di DPR maka pers akan masuk zaman kegelapan," ujar Stanley dalam diskusi terbatas bertajuk "Penilaian Pers Yang Dianggap Kebablasan dan Keinginan Untuk Kembali Mengontrol Kebebasan Pers", di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (28/1).
Dia mengatakan bukan tidak mungkin kewenangan Dewan Pers diatur kembali melalui revisi UU Pers.
Dalam revisi itu bisa saja para pemangku kepentingan dengan mengatasnamakan profesionalitas lalu menambah anggaran Dewan Pers, dan anggota Dewan Pers menjadi komisioner serta digaji negara, tetapi Dewan Pers harus melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR.
"Kalau melalui 'fit and proper test' (uji kepatutan dan kelayakan) di DPR, yang terjadi adalah Dewan Pers diisi orang-orang titipan. Dewan Pers tidak lagi mewakili independensi pers, tetapi dipilih DPR," ujar dia.
Menurut dia, apabila hal itu sampai diatur maka Dewan Pers tidak bisa mencegah. Dampaknya, sirna sudah struktur Dewan Pers yang selama ini dipilih oleh pansel secara independen.
Oleh karena itu dia mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama menjaga peran pers seutuhnya, sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik.
Wartawan senior Sabam Leo Batubara menekankan sejatinya telah terjadi beragam gelombang pelemahan dan penguatan pers yang terjadi sejak awal reformasi 1998 hingga saat ini.
Namun, khusus di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, dia memperkirakan bahwa kebebasan pers akan terjamin manakala Jokowi taat azas kepada janjinya yang hanya akan tunduk kepada konstitusi dan rakyat.
"Tapi kalau dia tunduk kepada orang-orang seperti yang selama ini disebut-sebut, dan dia berada dibawah tekanan itu maka pers akan terancam," kata Leo.
Berita Terkait
Dewan Pers: Insan media perlu jaga independensi di momen pilkada
Jumat, 3 Mei 2024 5:38 Wib
Dewan Pers meminta Tempo minta maaf dan layani hak jawab Bahlil
Senin, 18 Maret 2024 23:35 Wib
Aiman hadirkan saksi ahli hukum pidana dan pers di PN
Kamis, 22 Februari 2024 11:25 Wib
Presiden minta kementerian prioritaskan belanja iklan untuk perusahaan pers
Selasa, 20 Februari 2024 18:20 Wib
Erick Thohir harap ANTARA tidak menjadi sejarah
Minggu, 18 Februari 2024 19:22 Wib
Erick Thohir sebut sejarah negara tidak terlepas dari peran penting pers
Minggu, 18 Februari 2024 19:22 Wib
Heru sebut pameran foto ANTARA jadi salah satu destinasi wisata dan belajar
Jumat, 16 Februari 2024 19:32 Wib
Pers berperan jaga Pemilu damai dan transisi kepemimpinan
Jumat, 9 Februari 2024 10:31 Wib