Pekanbaru (Antara) - Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014 dirasa masih marak terjadinya politik uang dan membuat kondisi keterwakilan rakyat berpeluang akan lebih buruk, maka diharapkan pada Pemilihan Presiden mendatang kejahatan ini terhapuskan, demikian kata pengamat.
"Ini akan menjadi masalah bagi daerah terlebih biasanya yang terukur dengan uang akan menghasilkan hal yang buruk," kata Pengamat Sosial Kemesyarakatan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau Husni Thamrin kepada pers di Pekanbaru, Kamis (24/4).
Sejauh ini, demikian Husni, praktik politik uang pada Pemilu Legislatif lalu masih terjadi bahkan dengan terang-terangan.
Tolok ukurnya menurut dia justru seberapa kemampuan para calon legislatif tersebut memberikan uang kepada masyarakat.
"Maka mereka (pemilik uang banyak) yang menang dan ini sudah preseden buruk bagi geopolitik," katanya.
Memang, kata dia lagi, politik uang ini di tengah masyarakat wujudnya semu dan jika ini terus berlanjut, bangsa ini akan semakin tidak bermartabat.
"Bangsa ini akan terus menunjukkan kemunduran, karena yang menjadi wakil mereka adalah orang-orang yang tidak berkualitas. Maka kedepan, diharapkan ada sistem yang mampu mengatasis persoalan ini," kata dia.
Menurut dia lagi, dengan penerapan politik uang untuk menjadi seorang legislator, maka secara tidak langsung mereka telah menghalalkan korupsi dan mengajarkannya ke masyarakat.
Husni mengusulkan agar kedepan sistem pemilihan legislatif di negara ini agar diubah, tidak lagi dengan menggunakan sistem pencoblosan.
"Tirulah negara-negara masju seperti Amerika yang melaksanakan pemilihan dengan sistem pemanfaatan teknologi. Ini lebih baik dan akan mampu menghindari politik uang serta kecurangan lainnya," kata dia.
Pilpres Harus Bebas Politik Uang
Ilustrasi Korupsi, Politik Uang. (Tim).
Ini akan menjadi masalah bagi daerah terlebih biasanya yang terukur dengan uang akan menghasilkan hal yang buruk."
