Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan bahwa upaya bela negara pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan hak dan kewajiban seluruh warga negara.
"Dengan demikian diharapkan partisipasi dan kesadaran seluruh warga dalam konteks bela negara," kata dia saat menerima kunjungan kerja Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) di Bandarlampung, Rabu.Ia menyebutkan strategi pertahanan negara Indonesia menggunakan strategi pertahanan bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.
Upaya ini, lanjutnya, dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
Wagub berharap hal ini dapat menumbuhkan rasa kesadaran bela negara kepada generasi penerus bangsa.
"Jangan pernah sampai lepas kesadaran mencintai negara ini, kesadaran untuk membela negara ini pada generasi-generasi muda kita dan generasi selanjutnya. Melalui pertemuan ini saya berharap ini menjadi momentum untuk kita bersama-sama terus menjaga 'endurance', semangat untuk saling menyemangati, dan mengingatkan atas kesadaran bela negara," katanya.
Ia mendukung kegiatan kerja Dewan Ketahanan Nasional dalam konteks bersama-sama meningkatkan kesadaran bela negara di era "society 5.0".
Dia mengatakan hal yang sangat urgen dan strategis ini untuk memberikan kontribusi positif bagi upaya pembelaan negara secara terencana dan berkelanjutan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Harjo Susmoro dalam kesempatan itu mengatakan bela negara saat ini sudah semakin kompleks dan tidak sama dengan bela negara zaman sebelumnya.
"Saya berterima kasih kepada ibu Wagub dan masyarakat Lampung yang telah menerima kami. Ini sebenarnya bukan berarti kurang, justru ini akan menjadi 'base marking' sebagaimana Lampung menjalankan bela negara secara total," ucapnya.
Ia mengatakan pihaknya menjadikan Lampung sebagai contoh untuk daerah lain. Apabila ada yang kurang akan diberikan masukan, cari solusi, dan melaporkan kepada Presiden berupa rekomendasi-rekomendasi mengenai apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi era "society 5.0".
