Skema OGP untuk pemberangkatan jamaah umrah dinilai berhasil

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama RI menilai skema one gate policy (OGP) pemberangkatan jamaah umrah pada masa pandemi COVID-19 berhasil karena tidak ada kasus yang terpapar penyakit tersebut.

"Skema one gate policy (OGP) pemberangkatan jemaah umrah dinilai baik dan berhasil dengan tidak adanya kasus jamaah positif saat berangkat dan tiba di Arab Saudi," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hilman mengatakan, pihaknya telah melakukan evaluasi bersama lintas kementerian dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah setelah satu bulan keberangkatan jamaah umrah Indonesia sejak pertama kali di masa pandemi pada 8 Januari 2022. Saat ini sudah lebih 8.000 orang  Indonesia yang terbang ke Arab Saudi untuk beribadah umrah.

Selain Kemenag, evaluasi juga diikuti perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, Satgas Penanganan COVID-19, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soetta, Kantor Imigrasi Soetta, Otoritas Bandara Soetta, Angkasa Pura II Soetta, Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI), serta delapan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Asosiasi Asuransi Umrah.

Sejumlah catatan evaluasi mengemuka, salah satunya terkait dengan pelaksanaan karantina kepulangan dan layanan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Menurutnya, skema OGP akan tetap dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 1332 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi COVID-19. Adapun untuk pelaksanaan skrining kesehatan, bisa dilakukan di asrama haji atau hotel.

Terkait karantina kepulangan, rapat menyepakati sejumlah masukan penting bagi PHRI dan hotel yang menjadi tempat karantina kedatangan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), termasuk jamaah umrah.

Masukan itu, kata Hilman, antara lain agar pihak hotel memperhatikan variasi dan kecukupan menu makanan bagi jamaah umrah. Hotel juga diminta melakukan standardisasi fasilitas, sarana dan prasarana di dalam kamar agar jamaah merasa aman, nyaman dan tetap dapat memelihara kesehatannya selama masa karantina dengan memperhatikan sirkulasi udara, ruang gerak penghuni kamar dan kecukupan sinar matahari.

“Hasil evaluasi juga mendorong pihak hotel untuk mengatur alur pergantian antarpenghuni kamar agar tidak terlalu dekat antara penghuni yang masuk dengan yang keluar, dengan tetap memperhatikan kebersihan kamar," kata Hilman.

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, juga meminta seluruh PPIU untuk memastikan sudah memiliki jaminan pemesanan (booking) kamar hotel untuk karantina kepulangan bagi jamaah umrah, sejak saat keberangkatan mereka. Hal ini penting agar tidak terjadi kasus jamaah telantar karena menunggu kepastian tempat karantina.

Rapat evaluasi juga menyepakati kemungkinan dilakukannya Tes PCR pembanding yang dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dan dikoordinasikan melalui KKP, dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.

"Tes PCR pembanding hanya dapat dilakukan untuk exit test PCR dan dilaksanakan oleh laboratorium/rumah sakit milik pemerintah," katanya.

Terkait kemungkinan digunakannya bandara selain Soekarno-Hatta untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah umrah, Hilman mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan Satgas Nasional Penanganan COVID-19. Sebab, pembukaan akses kedatangan warga dari luar negeri ke Indonesia juga berkaitan dengan kesiapan fasilitas bandara dan sarana karantinanya.

“Kementerian Agama akan bersurat ke BNPB untuk mengusulkan pembukaan bandara di kota lainnya sebagai tempat pemberangkatan dan pemulangan jamaah umrah dalam rangka mengantisipasi penumpukan dan over load Bandara Soekarno Hatta," ujar Hilman.

Hilman menambahkan, pihaknya beberapa waktu telah berkunjung ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Selain membahas penyelenggaraan ibadah haji, dia juga menyampaikan harapan agar kebijakan karantina institusional di Arab Saudi bisa dihapus.

"Mudah-mudahan harapan tersebut dapat segera terwujud dengan adanya kartu vaksinasi COVID-19 yang diterbitkan oleh Kemenkes dan integrasi antara aplikasi PeduliLindungi dengan tawakalna," ujarnya.