Kapolri minta pelapor kasus ITE harus korban, bukan orang lain

Jakarta (ANTARA) - Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta agar dalam kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi pelapor haruslah korban bukan orang lain.

Karena itu, Kapolri telah memberikan instruksi kepada jajaran di polda dan polres untuk membuat pedoman tentang penanganan kasus-kasus terkait pelanggaran UU ITE.

"Pedoman tersebut nantinya akan dijadikan pegangan bagi para penyidik Polri di lapangan saat menerima laporan," kata Kombes Ramadhan di Kantor Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Presiden Jokowi : UU ITE bisa direvisi jika tidak berikan rasa keadilan

Selain itu, penyidik juga diminta bersikap profesional, proporsional dan transparan dalam menerapkan pasal-pasal pidana saat menangani kasus pelanggaran UU ITE.

Kemudian khusus untuk kasus-kasus yang berpotensi konflik, maka penegakan hukum akan dilakukan dengan tegas.

"Khusus kepada kasus-kasus terkait UU ITE, kasus-kasus ujaran kebencian, SARA, hoaks, yang berpotensi meresahkan masyarakat, sampai dengan berpotensi menimbulkan konflik horizontal atau vertikal, maupun memecah belah bangsa, maka penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas atau bersifat mutlak," katanya.

Baca juga: Kapolri minta kedepankan mediasi kasus ITE tak potensi konflik

Sementara terkait pembentukan virtual police, pihaknya menegaskan virtual police akan melakukan edukasi terhadap masyarakat yang melakukan tindakan melanggar UU ITE.

"Virtual police akan melakukan tindakan menegur dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal-pasal sekian juga ancaman-ancaman apa yang terkait dengan UU ITE," katanya.

Ia menambahkan virtual police bertugas melakukan edukasi dan imbauan sebelum polisi siber melakukan tindakan hukum.