Menyoroti Prioritas Pembangunan Lampung 2019

id Refleksi Akhir tahun, gubernur Lampung, m ridho ficardo

Menyoroti Prioritas Pembangunan Lampung 2019

Ridho Ficardo memaparkan berbagai capaian pembangunan Lampung dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2018, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung ,Bandarlampung , Senin (31/12/2018). (Istimewa)

Lampung harus bergegas menapaki capaian prioritas pembangunan ke depan,
Bandarlampung (Antaranews Lampung ) - Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo beserta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung menyongsong tahun baru 2019 dengan menggelar Refleksi Akhir Tahun, Capaian Pembangunan 2018 dan Prioritas Pembangunan 2019 Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan yang dihadiri hampir seluruh perwakilan SKPD Pemprov Lampung tersebut, Senin (31/12) siang, Gubernur Ridho memaparkan berbagai capaian pembangunan yang diraih Provinsi Lampung selama tahun 2018.

Gubernur Ridho menyatakan bahwa sejak dirinya dilantik pada tanggal 2 Juni 2014, bersama Wakil Gubernur Bachtiar Basri bertekad untuk membawa daerah dan masyarakat Lampung menuju Lampung yang Maju dan Sejahtera, dengan prioritas pada pembangunan bidang infrastruktur, pertanian, industri dan pariwisata, pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan, serta reformasi birokrasi.

Kini, setelah menjabat selama empat tahun lebih, di akhir tahun 2018 ini, Gubernur Ridho mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama melihat sejauh mana pembangunan telah dilaksanakan di daerah ini.

Berdasarkan kajian The Asia Competitiveness Institute, Singapura, daya saing Provinsi Lampung terus mengalami perbaikan.

Pada Tahun 2018 daya saing Provinsi Lampung masuk pada peringkat ke-12 di Indonesia dan peringkat ke-3 se-Sumatera. Untuk tahun 2019 akan ditargetkan
masuk ke dalam 10 besar.

Sedangkan Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Lampung pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin dari tahun 2017 sebesar 2,89 menjadi 3,08 pada tahun 2018 yang menempatkan posisi Provinsi Lampung menjadi peringkat 2 nasional setelah Provinsi DI Yogyakarta dan tertinggi se-Sumatera.

Sepanjang tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selalu berada di atas rata-rata Sumatera dan nasional. Pada triwulan I-2018
sebesar 5,16 persen; triwulan II-2018 sebesar 5,35 persen; dan triwulan III-2018 sebesar 5,19 persen.

Secara kumulatif sampai dengan triwulan III-2018 perekonomian Provinsi Lampung tumbuh 5,22 persen atau menguat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2017 yang sebesar 5,12 persen. Adapun PDRB total sebesar Rp254,221 triliun.

Inflasi Gabungan di Provinsi Lampung secara kumulatif (Januari-November) 2018 terpantau stabil sebesar 2,41 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional sebesar 2,50 persen.

Capaian inflasi di akhir tahun 2018 diprediksi masih cukup terkendali dan berada dalam rentang target 3,51 persen.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, laju pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Lampung merupakan yang tertinggi di wilayah Sumatera
yaitu sebesar 9,30 persen, bahkan lebih tinggi dari nasional sebesar 7,22 persen.

Total ekspor Provinsi Lampung Januari-November 2018 sebesar 3.183,87 juta dolar AS, sedangkan Impor sebesar 2.680,22 juta dolar AS atau surplus 441,98 juta dolar AS.

Komoditas ekspor terbesar adalah lemak, dan minyak hewan/nabati sebesar 1.102,70 juta dolar AS, dengan negara tujuan ekspor terbesar adalah India, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea.

Kembang gula dan gula masih menjadi komoditas impor terbesar senilai 255,84 juta dolar AS. Asal Impor terbesar dari Amerika Serikat, Australia dan Thailand.

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Lampung pada triwulan III-2018 tumbuh sebesar 39,33 persen dibandingkan triwulan III-2017.

Sementara pada realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan III-2018 juga meningkat sebesar 209,16 persen, dibandingkan triwulan III-20117. Namun, perlu upaya yang lebih keras untuk menarik investasi PMA ke Provinsi Lampung menngingat masih besar potensi investasi yang dimiliki.

Selama bulan Januari sampai dengan November 2018, Nilai Tukar Petani (NTP) rata-rata di Provinsi Lampung sebesar 105,86, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar 103,79 dan tahun 2017 sebesar 104,89. NTP Lampung bulan November 2018 merupakan tertinggi di wilayah Sumatera dan ke-6 nasional.

Subsektor tanaman padi dan palawija tercatat paling tinggi mencapai 119,18, sedangkan terendah adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat, yaitu 93,44.

Selama periode tahun 2015 hingga 2017, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 66,95 tahun 2015 menjadi 68,25 tahun 2017.

IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional dan masuk kategori sedang sama dengan 5 Provinsi lain di wilayah Sumatera.

Sedangkan angka harapan hidup Provinsi Lampung (69,95) mencapai peringkat 3 di Sumatera setelah Provinsi Riau (70,99) dan Jambi (70,76).

Berkaitan dengan kemiskinan nasional pada periode yang sama (Maret 2018) mengalami penurunan (dari 10,64 persen menjadi 9,82 persen atau 0,82 persen), dan hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan (gap) kemiskinan nasional dengan Lampung sedikit menyempit jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Ketimpangan pendapatan menunjukkan penurunan sebesar 0,04 poin dari tahun 2015 sebesar 0,38 menjadi 0,34 di tahun 2018, dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Lampung masih lebih baik dibandingkan dengan angka nasional 0,38.

Angka pengangguran Lampung periode Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2018 menurun 0,27 poin dari 4,43 persen menjadi 4,06 persen, dan tercatat lebih baik dari angka pengangguran nasional sebesar 5,34 persen.

Selanjutnya peningkatan jumlah angkatan kerja ditunjukkan dengan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Pada Agustus 2018 tercatat 69,67 persen, naik 1,84 persen dibanding Agustus 2017 (67,83 persen). Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja.

Upaya perbaikan kesejahteraan tenaga kerja dapat terlihat dengan meningkat Upah Minimum Provinsi (UMP) dari tahun sebelumnya.

Tahun 2018 Upah Minimum Provinsi Lampung meningkat sebesar 8,71 persen dari Rp1.908.447,50 menjadi Rp2.074.673,27 sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/564/V.07/HK/2017 tanggal 1 November 2017.

Gubernur Ridho menyampaikan pula perkembangan sektor Koperasi UMKM dan sektor industri dan pariwisata.


Wisata Menggeliat

Lantas, pada sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara dan nusantara) ke Provinsi Lampung hingga akhir November 2018 sebanyak 13,4 juta kunjungan. Jumlah ini meningkat 15,12 persen dari total kunjungan tahun 2017.

Lampung juga dikenal sebagai daerah utama penghasil komoditas pertanian tanaman pangan maupun perkebunan.

Capaian produksi padi, jagung, ubi kayu tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017. Capaian produksi padi tersebut membuat Lampung menempati urutan ke-7 nasional dengan kontribusi 5,42 persen.

Capaian produksi Jagung Lampung menempati urutan ke-3 nasional dengan kontribusi 7,82 persen. Sedangkan ubi kayu berkontribusi sebesar 34,55 persen terhadap nasional dan menempati urutan ke-1 nasional.

Lampung merupakan salah satu penghasil kopi terbaik di Sumatera. Di Indonesia ada 14 jenis kopi yang telah memperoleh sertifikat Indikasi Geografis (IG) dan Kopi Robusta Lampung termasuk salah satunya.

Perkembangan produksi kopi robusta dari tahun ke tahun hingga 2017 terus meningkat, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan curah hujan pada saat pembungaan tinggi hingga bunga rontok.

Proyek Strategis Nasional juga dibangun di Lampung, yaitu Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 km) telah uji coba akhir Desember 2018 ini, dan ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang (100 km) progres konstruksi 88,0 persen sebagai bagian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Lampung hingga Aceh.

Lampung mengembangkan pula Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lampung, yaitu Bendungan Way Sekampung di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, progres pelaksanaan konstruksi badan bendung, dan Bendungan Marga Tiga di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, progres pembebasan lahan genangan dan konstruksi badan bendung.

Bandara Radin Inten II telah ditetapkan sebagai Bandara Internasional dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor: KP 2044 Tahun 2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Penetapan Bandar Udara Radin Inten II sebagai Bandar Udara Internasional dengan fasilitas Embarkasi Haji dan Umrah serta Rute Penerbangan ke Luar Negeri.

Selain itu Pemprov Lampung juga telahtmelakukan pembebasan lahan untuk perpanjangan run away bandara ini.

Pada tahun 2018 Kementerian Perhubungan juga melaksanakan Penandatanganan MoU bersama PT Angkasa Pura untuk melaksanakan kerja sama pemanfaatan (KSP) UPBU di lingkungan Dirjen Perhubungan Udara, salah satunya Bandara Radin Inten II Lampung.

Dermaga Esekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan--salah satu pelabuhan pelayaran penumpang di Selat Sunda--pada akhir 2018 ini Pemprov Lampung telah meresmikan Dermaga Esekutif Bakauheni.

Pembangunan dermaga esekutif ini dapat menambah jumlah angkutan kendaraan dan penumpang dengan fasilitas boarding lounge, valet parking serta ritel makan dan minum, dengan waktu ditetapkan untuk bongkar muat (port time) maksimal 45 menit.

Pemprov Lampung dengan dukungan dana PABN, maupun APBD juga terus melakukan pembangunan jalan dan jembatan, dengan Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dengan total 1.693.273 km, dan kondisi capaian kemantapan jalan di akhir tahun 2018 adalah 79,890 persen.

Selain itu telah dilakukan peningkatan kapasitas jalan baik perkerasan maupun lebar jalan dari 4,5 meter menjadi 6,0 meter, sepanjang 132,191 km pada ruas Sp Korpri-Sukadamai (20,466 km), Padangcermin-Kedondong 29,671 km, Pringsewu-Pardasuka 18,797 km, Bangunrejo-Wates 22, 212 km, Sp Pematang Brabasan 11,602 km, dan ruas jalan Brabasan-Wiralaga 29,443 km.

Atas kinerja yang dicapai pada tahun 2018 itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan beberapa apresiasi atau penghargaan, antara lain Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018,

Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik dengan Catatan Tahun 2018 yang diberikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr H Abdul Moeloek Provinsi Lampung oleh Menteri PAN.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Lampung meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017. Untuk ke lima kalinya penghargaan ini diraih.

Lampung juga meraih penghargaan Provinsi Potensial Investasi Terbaik pada ajang Indonesia Attractiveness Award 2018; Provinsi Berkinerja Utama Dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Selain itu, Lampung meraih Gubernur Enterpreneur Award Kategori Pariwisata dari Founder and Chairman Markplus Inc; meraih pula Penghargaan Kepala Daerah Berprestasi dari SKH Kupas Tuntas;

Penghargaan khusus sebagai Pemerintah Daerah dengan Kinerja Dan Tata Kelola baik 2018 diserahkan oleh Wakil Presiden RI, serta Penghargaan Zero Accident dari Menteri Tenaga Kerja dalam rangka Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Lampung harus bergegas menapaki capaian prioritas pembangunan ke depan, sembari menunggu nakhoda baru pasangan Gubernur-Wagub terpilih tinggal menunggu waktu pelantikan pada awal Juni 2019, yaitu Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim, menggantikan duet M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri.
Pewarta :
Editor : Samino Nugroho
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar