Jakarta, (ANTARA Lampung) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta kepala daerah untuk mengawal penyaluran Bantuan Program Simpanan Keluarga sejahtera agar tidak terjadi pemotongan.
"Kami minta para kepala daerah memastikan tidak ada pemotongan dana yang seharusnya diterima warga dan membantu pelaksanaan penyaluran PSKS di lapangan," kata Mensos di Jakarta, Sabtu.
Mensos mengaku mendapat informasi ada pemotongan bantuan PSKS dengan jumlah cukup besar di beberapa daerah.
Penerima bantuan PSKS seharusnya mendapat Rp600 ribu yang merupakan akumulasi bantuan selama tiga bulan dengan besaran masing-masing Rp200 ribu.
Lebih lanjut Mensos mengatakan penyaluran PSKSmelalui Kantor Pos perlu dilakukan penataan untuk menghindari antrian dan berdesak-desakan saat penerima mencairkan dana.
"Kami meminta PT Pos mengeluarkan Surat Edaran (SE) ke semua kantor pos penyalur PSKS agar kembali menata pencairan dan menyediakan tempat duduk bagi para penerima PSKS," katanya.
Melalui SE tersebut, diharapkan sebagai antisipasi para penerima manfaat agar tidak berdesak-desakan di kantor pos. Meski tidak langsung dicairkan dana PSKS dijamin tidak akan hangus.
Bagi para lanjut usia (lansia), seperti diimbau sebelumnya, agar tidak perlu datang ke Kantor Pos untuk mengantri. Sebab, para petugas akan mengantarkan ke rumah masing-masing sesuai dengan alamat.
"Para lansia sama sekali tidak perlu datang dan mengantri, cukup di rumah saja karena nanti oleh petugas akan dikirim ke rumah masing-masing sesuai dengan alamat penerima," ujar Khofifah.
Mensos Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran PSKS
Kami minta para kepala daerah memastikan tidak ada pemotongan dana yang seharusnya diterima warga dan membantu pelaksanaan penyaluran PSKS di lapangan."
