NU Lampung Dukung Pendidikan Berbasis Budaya dan Agama

Bandarlampung, (ANTARA LAMPUNG) - Nahdlatul Ulama mendorong Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan peraturan daerah tentang pendidikan berbasis budaya dan agama yang dicanangkan gubernur Lampung terdahulu.
       
"Kami mendukung pemprov untuk menjalankan peraturan daerah yang masih dianggap relevan, salah satunya adalah perda mengenai pendidikan berbasis budaya dan agama yang sudah lama disahkan," kata Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung KH Soleh Bajuri, di Bandarlampung, Minggu.
      
 Mantan anggota DPRD Provinsi Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa itu mengkritisi Pemprov Lampung pada era sebelumnya terkait implementasi perda tersebut yang dinilai lamban, bahkan belum diterapkan.
       
Soleh Bajuri mengingatkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur M Ridho Ficardo--Bakhtiar Basri agar dapat membawa perubahan lebih baik.
      
"Besar harapan kami untuk dapat dijalankannya perda yang ada saat ini, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya.
       
Tokoh NU Lampung itu menilai, saat ini perlu adanya pembangunan mental yang kuat di masyarakat khususnya di bidang pendidikan baik dari tingkat dasar hingga tingkat menengah.
       
Ketua NU itu mengatakan perda tersebut dapat mendukung pembangunan karakter anak.
       
Selain itu, ia juga meminta agar pemprov memilah perda yang relevan dan berpihak kepada rakyat demi terwujudnya pemerataan pembangunan disegala lini.
Menurutnya, selain pembangunan karakter terkait pendidikan akhlak, pembangunan infrastruktur juga dinilai tidak kalah pentingnya dalam menjalakan program sebagai salah satu penunjang kesehjateraan rakyat di wilayah itu.
       
Ia mengharapkan pula adanya sinergisitas antara pemegang kebijakan dengan berbagai kalangan untuk bersama--sama membawa karakter Lampung menuju akhlaqul karimah.
       
"Untuk mewujudkan semua itu tentu tidak terlepas dari besaran anggaran yang diserap, oleh karena itu perlunya sinergisitas antara eksekutif dan legislatif hingga semua elemen dan unsur yang ada di wilayah Provinsi Lampung," jelasnya.
       
Soleh Bajuri meyakini, pemprov dapat membawa Lampung untuk bersaing secara nasional baik dari segi pembangunan maupun dari sektor perekonomiannya.
       
"Semua tergantung kemauan, secara tatanan Provinsi Lampung sudah memiliki semuanya, sehingga saat ini tinggal implementasi pembangunan yang berpihak pada masyarakat," katanya.
       
Organisasi keagamaan sebesar NU dan Muhammadiyah, lanjutnya, sudah barang tentu mendukung apa yang menjadi kebijakan pemprov yang tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Pancasila dan norma yang ada, tambahnya.