Lampung Kekurangan Relawan Pengawas Pemilu

id Lampung Kekurangan Relawan Pengawas Pemilu, Pilkada, Pilgub, Pileg, Pilpres, Bawaslu, Badan Pengawas Pemlu

Lampung Kekurangan Relawan Pengawas Pemilu

Grafik perolehan suara hitung cepat (Quick Count) Rakata Institute untuk Pilkada Calon Bupati/Wakil Bupati salah satu kabupaten di Provinsi Lampung . (FOTO ANTARA Dok/M.Tohamaksun).

Baru dua ribuan orang, sepuluh persen saja belum tercapa,"
Bandarlampung (Antara) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung menyatakan jumlah relawan pengawas pemilu di daerah tersebut hingga kini masih jauh dari target 32 ribuan orang.

"Baru dua ribuan orang, sepuluh persen saja belum tercapai," kata komisioner Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah di Bandarlampung, Sabtu.

Ia menyebutkan, masih tersisa sekitar sebulan lebih waktu untuk mempersiapkan relawan pemilu, yang diambil dari kampus, dan organisasi massa di Lampung.

Menurut dia keberadaan relawan pengawas pemilu sangat vital karena posisi mereka membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014.

Bawaslu hanya memiliki 8.520 pengawas yang disebar hingga ke seluruh pelosok Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lampung.

Mereka terdiri atas tiga pengawas di provinsi, 42 di kabupaten/kota, 675 di kecamatan, dan 7.800 Pengawas Lapangan.

Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan jumlah TPS yang harus diawasi, yang mencapai 16.491 titik.

Terkait hal tersebut, Bawaslu Lampung melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan tiga perguruan tinggi, yaitu Universitas Bandarlampung, Universitas Lampung, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, dan dua ormas agama, yakni NU dan Muhammadiyah.

"Kami fokus pada pemilih pemula yang baru pertama kali memilih untuk menjadi relawan," kata Fatikhatul.

Para relawan yang terdaftar akan diverifikasi oleh Bawaslu, dan yang lolos verifikasi akan mendapatkan pelatihan khusus tentang pengawasan pemilu.

Mereka nantinya akan bekerja melakukan pengawasan di daerahnya masing-masing di bawah koordinasi petugas pengawas lapangan setempat.